JAKARTA — Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menuturkan, tim seleksi komisioner KPU dan Bawaslu harus betul-betul menelusuri rekam jejak para calon, terutama dari sisi integritas, konsistensi, dan kapasitasnya.
Menurut Titi, juga perlu diwaspadai calon-calon yang bisa membahayakan kemandirian dan integritas lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu.
"Timsel diharapkan mampu menyaring figur yang mumpuni untuk merespons penguatan kewenangan Bawaslu pada aspek hukum dan pengawasan dana pemilu," ujar dia, Ahad (25/12).
Selain itu, menurut Titi, sebetulnya hasil seleksi calon komisioner hingga saat ini cukup menggembirakan. Misalnya, dari sisi jumlah keterwakilan perempuan yang hasilnya cukup baik. Hanya, nantinya perlu ada penyaringan yang tetap konsisten dalam memberikan ruang terhadap munculnya keterwakilan yang berkualitas.
Tak hanya itu, calon komisioner diharapkan juga mampu memperkuat kelembagaan penyelenggaraan pemilu. "Di tengah kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang akan dihadapi jelang pemilu serentak 2019, diperlukan penyelenggara yang mumpuni secara konseptual maupun teknis penyelenggaraan sehingga tidak terlalu terbebani dengan persiapan penyelenggaraan pemilu 2019," kata dia.
Sementara, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menuturkan, pada tahapan seleksi berikutnya, tim seleksi harus memperhatikan aspek integritas, soliditas, kuat dalam tekanan, dan kemampuan berkomunikasi.
"Karena itu, dari daftar peserta yang telah lolos seleksi dan akan menjalani tahap berikutnya, seharusnya timsel mewujudkan komposisi penyelenggara pemilu yang tak hanya punya kapasitas akademik dan sehat jasmani ruhani, tapi juga mampu bekerja secara tim demi menjaga integritas pemilu baik proses maupun hasilnya," kata dia.
Apalagi, lanjut Masykurudin, penyelenggara pemilu mendatang dihadapkan pada tantangan yang berat. Sebab, selain mekanisme penyelenggaraan pemilu yang baru, KPU-Bawaslu berada dalam kondisi kepercayaan masyarakat terhadap politik yang cenderung menurun.
"Meningkatkan partisipasi sebagai salah satu bentuk penguatan pemilih dalam proses pemilu adalah tujuan utama penyelenggara pemilu mendatang," ungkap dia.
Penyaringan yang menghasilkan calon berintegritas juga disuarakan oleh Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin. Bagi Said, calon komisioner KPU dan Bawaslu harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, serta pengetahuan dan keahlian di bidang penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
"Calon komisioner itu juga diharapkan berlaku jujur dan adil apabila diberikan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu," kata Said.
Pemerhati pilkada itu mengatakan, dari 36 calon anggota KPU dan 22 calon anggota Bawaslu yang dinyatakan lulus seleksi tahap II itu, terdapat sejumlah nama calon yang layak dipilih sebagai penyelenggara pemilu serentak 2019.
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelaahan sementara yang dilakukan oleh Sigma, terdapat beberapa nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang dinilai pantas untuk nantinya diajukan oleh tim seleksi kepada presiden dan selanjutnya dipilih oleh DPR. "Meskipun, daftar nama calon tersebut masih sementara," ujar dia.
Sebelumnya tim seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu meloloskan 36 calon komisioner KPU dan 22 calon anggota Bawaslu pada seleksi tahap II. Jumlah ini disaring dari 217 orang calon komisioner KPU dan 300 orang calon anggota Bawaslu setelah melalui rangkaian tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi. rep: Umar Mukhtar/antara, ed: Hafidz Muftisany
Ikuti Whatsapp Channel Republika
