Republika/Prayogi 
BANDA ACEH -- Para pelaksana tugas atau plt kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang menggantikan kepala daerah selama pilkada serentak 2017 sudah dilantik, Rabu (26/10). Para plt itu diminta untuk membantu kelancaran dan keberhasilan proses pilkada serentak 2017.
"Plt memiliki tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRK," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat melantik sembilan plt bupati dan wali kota di Banda Aceh.
Menurut Zaini, plt juga memiliki tugas menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Komunikasi dengan unsur Forkopimda kabupaten/kota, mengoordinasikan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat juga menjadi tugas mereka.
"Saya juga meminta kepada seluruh plt tersebut untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan APBK 2017 dalam upaya mewujudkan berbagai program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di daerah," katanya.
Dari Jakarta, Mendagri Tjahjo Kumolo juga melantik dua dari lima plt yang akan menggantikan gubernur di lima provinsi yang mengikuti pilkada, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono sebagai pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri Nata Irawan sebagai pelaksana tugas gubernur Banten.
Soni Sumarsono dan Nata Irawan dilantik sebagai plt karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Banten Rano Karno akan menjalani cuti kampanye pilkada 2017.
Pada kesempatan itu Tjahjo mengingatkan potensi kerawanan pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Mendagri meminta pengawasan tahapan pilkada di kedua daerah itu lebih transparan.
Menurut Mendagri, Provinsi Banten termasuk ke dalam daerah rawan pilkada. "Banten merupakan daerah dengan kerawanan pilkada kategori tinggi. Kami minta peran KPU, Bawaslu, dan pihak terkait mengawal tahapan pilkada di daerah itu," ujar Tjahjo.
Selain itu, dirinya mengingatkan, Pilkada DKI Jakarta adalah barometer pelaksanaan pilkada secara keseluruhan. Oleh karena itu, persiapan Pilkada DKI Jakarta harus dicermati sejak masa cuti kampanye. "Seluruh peserta pilkada harus menjaga keutuhan selama proses persiapan menuju pilkada," tambahnya.
Dari Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) melantik plt wali kota Tasikmalaya di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (26/10). Posisi tersebut resmi ditempati Abbas Bashari yang sebelumnya menjabat kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jawa Barat.
Abbas diberi mandat untuk memimpin sementara Kota Tasikmalaya karena wali kota dan wakilnya tengah cuti masa kampanye pilkada 2017. Kekosongan kursi pimpinan tersebut akan ditempati Abbas dalam waktu kurang lebih 3 bulan 13 hari.
Selain Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi juga akan menggelar pilkada serentak. Namun, untuk kedua wilayah tersebut tidak ada pelantikan plt karena wakil kepala daerahnya tidak mengikuti pilkada. Oleh karena itu, para wakil tersebut secara otomatis menggantikan tugas bupati dan wali kota.
"Dua daerah lain tidak ada masalah karena wakilnya enggak maju, Cimahi dan Bekasi. Hanya Kota Tasikmalaya aja. Kalau Cimahi sama Bekasi, menjalankan kewenangan tugas wali kota dan bupati," ujarnya. rep: Noer Qomariah Kusumawardhani, Dian Erika Nugraheny/antara, ed: Muhammad Hafil
***
Pelaksana Tugas Kepala Daerah
*Gubernur
- DKI Jakarta: Sumarsono (dirjen otonomi daerah)
- Banten: Nata Irawan (dirjen bina pemerintahan desa)
- Aceh: Soedarmo (dirjen politik dan pemerintahan umum)
- Bangka Belitung: Yuswandi A Tumenggung (sekretaris jenderal)
- Gorontalo: Zudan Arif Fakhrullah (dirjen kependudukan dan catatan sipil)
*Bupati/Wali Kota
- Dari 94 kabupaten/kota pilkada, ada 39 kepala daerah pejawat yang ikut pilkada. Kemendagri menugaskan 39 pejabat eselon II yang diusulkan gubernur setempat untuk menjadi plt bupati/wali kota.
Sumber: Kemendagri
Ikuti Whatsapp Channel Republika
