Dongkrak Pendapatan Lewat Pariwisata

Pemerintah sadar betul keunggulan Indonesia dalam hal keindahan panorama. Tak heran pemerintah pun berupaya meningkatkan peran sektor pariwisata, terutama dalam menggenjot pendapatan negara.

Berbagai kebijakan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah menciptakan 10 destinasi wisata di Indonesia. Jokowi bahkan menargetkan, dengan akselerasi perbaikan sektor wisata, kunjungan wisata mancanegara pada 2019 meningkat 70 persen.

Target satu juta wisatawan Cina bahkan sempat menjadi kebijakan yang pro-kontra. Alih-alih takut dominasi Cina semakin merebak di Indonesia, pihak oposisi merasa ide dan target tersebut tak mungkin terjadi. Meski banyak gunjungan dan kritik yang dituai Jokowi, ia tetap melakukan pecepatan pembangunan dan penataan pariwisata pada 10 destinasi wisata tersebut.

Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, industri pariwisata selalu menempati urutan ke-4 atau ke-5 penghasil devisa bagi negara. Sementara sektor lainnya, seperti minyak dan gas, batu bara, karet, dan tekstil yang menempati posisi urutan ke-1 hingga ke-4 cenderung menurun sesuai dengan karakternya sebagai non-renewable produk. Sektor-sektor itu diyakini akan dapat dilampaui oleh sektor pariwisata pada pengujung 2019, dengan target kunjungan wisman sebesar 20 juta dan wisnus sebesar 275 juta dapat dicapai.

"Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pariwisata menjadi salah satu dari lima sektor unggulan dan memberikan anggaran belanja yang naik cukup signifikan untuk tercapainya target utama pembangunan kepariwisataan," ujar Arif akhir, September lalu.

Arif mengatakan, pembangunan pariwisata tak bisa main-main karena ada beberapa nilai yang mesti menjadi landasan dalam mengembangkan wisata di Indonesia. Ia menambahkan, kepariwisataan berbasis budaya, kegiatan kepariwisataan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ia menilai pariwisata Indonesia harus berlandaskan atas nilai-nilai agama, budaya, adat-istiadat, dan tradisi bangsa Indonesia.

Kedua, kepariwisataan berbasis masyarakat, tujuan utama menyejahterakan masyarakat setempat dengan memberdayakan peran serta langsung serta kepemilikan secara proporsionalitas untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketiga, kepariwisataan berbasis lingkungan. Alam mempunyai kedudukan yang sama sebagai ciptaan Tuhan, menggunakan alam dan sekaligus melestarikannya agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Saat ini, Arif mengatakan, Kemenpar menetapkan enam target utama pembangunan pariwisata. Pertama, kontribusi pariwisata terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) meningkat dari 9 persen pada 2014 menjadi 15 persen pada 2019. Kedua, devisa meningkat dari Rp 140 triliun pada 2014 menjadi Rp 280 triliun pada 2019.

Ketiga, kontribusi terhadap kesempatan kerja meningkat dari 11 juta pada 2014 menjadi 13 juta pada 2019. Keempat, indeks daya saing pariwisata meningkat dari peringkat 70 pada 2014 menjadi 30 pada 2019.

Kelima, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dari 9,4 juta pada 2014 menjadi 20 juta pada 2019. Keenam, jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat dari 250 juta pada 2014 menjadi 275 juta pada 2019.

Dengan target yang cukup tinggi tersebut, Arif mengakui tak bisa tinggal diam. Banyak perbaikan yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mencapai target tersebut dan membuat Indonesia menjadi destinasi dunia. Ia mengatakan, ada beberapa program kunci yang dilakukan pemerintah untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.

Program yang ia canangkan, antara lain, pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pemerataan pembangunan pariwisata. Ketiga, pengentasan kemiskinan melalui pariwisata. Keempat, pengembangkan pariwisata bahari. Kelima, pengembangkan kawasan strategis pariwisata untuk turut berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program ini diakui Arif sudah berjalan. Ia pun yakin jika hal ini terus dilakukan, akan ada peningkatan yang signifikan pada 2019 mendatang.

Kementerian Pariwisata mencatat, capaian kunjungan wisman pada Januari hingga Agustus 2016 sebesar 7,4 juta wisman ini sesuai dengan target yang ditetapkan atau sudah on the track. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisman pada Juli dan Agustus 2016 sudah menembus angka satu juta wisman dan diharapkan akan berlanjut pada empat bulan berikutnya (September hingga Desember) 2016 sehingga target 12 juta wisman pada akhir tahun akan terlampaui.

"Data BPS menyebutkan, secara kumulatif kunjungan wisman pada Januari hingga Agustus 2016 mencapai 7.356.310 wisman atau meningkat sebesar 8,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6.786.906 wisman. Hingga target 12 juta wisman di akhir tahun akan terlampaui," ujar Arif.

Arif menyatakan, untuk meningkatkan target yang telah dipasang tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan salah satu kebijakan, yaitu pembebasan visa untuk 30 negara. Ia menilai kebijakan ini menjadi salah satu cara agar para wisatawan mancanegara tak memiliki beban untuk pergi ke Indonesia. Arif menambahkan, salah satu program bebas visa tersebut kemudian bisa menambah minat wisatawan untuk datang ke Indonesia.

Pada Juni yang lalu, pemerintah telah menambah 30 negara bebas visa kunjungan (BVK) sehingga kini sudah sebanyak 45 negara yang diberikan kemudahan perjalanan ke Indonesia berupa BVK. Selanjutnya, saat ini pemerintah akan segera menetapkan kebijakan BVK bagi 45 negara sehingga total BVK akan menjadi 90 negara.

Selain itu, revisi Perpres 179 mengenai tidak diberlakukannya lagi CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory), pengembangan 100 (seratus) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, penetapan minimal 10 (sepuluh) destinasi prioritas setiap tahun, pemasaran Nusantara dan Mancanegara dengan tagline "Wonderful Indonesia" dan "Pesona Indonesia" yang menekankan strategi pemasaran DOT (destinasi, originasi, dan time), alokasi dukungan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas, termasuk kapasitas dan pelayanan di bandara dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan KL terkait lainnya.

"Itu merupakan langkah-langkah strategis untuk mendorong akselerasi pencapaian kinerja kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam membangun bangsa dan negara tercinta," ujar Arif.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Asnawi Bahar mengatakan, keinginan pemerintah untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) memang diperlihatkan sejak awal pemerintahan. Salah satunya dengan anggaran yang cukup besar pada sektor tersebut.

"Kalau kita lihat. Memang berbeda dengan zaman pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sekarang cukup fokus mengembangkan pariwisata. Dana untuk promosi dan perbaikan infrastruktur juga besar," kata Asnawi dihubungi Republika, Kamis (6/10).

Dari hasil penggelontoran dana yang terbilang besar, Asita mencatat adanya pertumbuhan Wisman mencapai lima hingga enam persen setiap tahunnya mulai 2015. Pada 2015, wisman yang berkunjung ke Indonesia telah mencapai 10,4 juta orang dengan pendapatan negara mencapai 12 miliar dolar AS. Sementara pada 2016, Asita menaksir akan datang wisman sebanyak 12 juta jiwa dengan devisa diharap mencapai 14 miliar dolar AS.

Asnawi menuturkan, program visa gratis yang dilakukan Indonesia dengan banyak negara memang cukup berdampak pada pertumbuhan jumlah Wisman. Meski demikian, pemerintah juga mesti berhati-hati dengan banyaknya wisman yang datang menggunakan bebas visa ke Indonesia. Sebab, tak sedikit Wisman yang berdalih menjadi wisatawan, tapi pada akhirnya berdiam dan bekerja di Indonesia tanpa kejelasan data administrasi.

"Sekarang ini tinggal pengawasan dari pemerintah. Pengawasan atas wisman yang masih kurang," ujar Asnawi. Wisman yang banyak tinggal dan bekerja sebagai biro wisata ilegal salah satunya dari negara Cina. Mereka yang awalnya datang untuk berwisata lantas tinggal dan bekerja sebagai biro wisata tak berizin di Indonesia. Cukup menggunakan kecanggihan internet dan media sosial, para biro abal-abal ini bisa mendatangkan wisman lain dari Cina. "Ini kejadian di Bali. Banyak wisman Cina yang sekarang buka biro sendiri tanpa izin yang jelas. Ini kan menyalahi banyak aturan," paparnya.

Persoalan ini sebenarnya telah disampaikan ke Pemerintah Daerah Bali. Sayang, pemerintah setempat masih belum memberikan respons positif. Padahal, permasalahan seperti ini seharusnya bisa cepat ditanggapi agar adanya biro-biro wisata ilegal bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. rep: Intan Pratiwi, Debbie Sutrisno, ed: Ichsan Emrald Alamsyah

Infografis

Enam Target Pembangunan Pariwisata

1. Kontribusi pariwisata ke PDB

2014 2019

9 persen 15 persen

2. Peningkatan devisa pariwisata

2014 2019

Rp 140 triliun Rp 280 triliun

3. Kontribusi kesempatan kerja

2014 2019

11 juta tenaga kerja 13 juta tenaga kerja

4. Indeks daya saing pariwisata