JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengaku siap berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengawasi kampanye hitam atau hate speech yang dilakukan di media sosial. Menurut dia, langkah Kapolri untuk mengawasi media sosial pasti sudah memperhitungkan rasionalitas, justifikasi, dan dasar hukumnya.
"Saya ikut saja, dari hukum. Kan yang mempunyai jugdement keamanan itu polisi, bukan Kemkominfo. Mereka lebih kepada proses, prosedur maupun insting mengenai keamanan. Lebih tahu dari saya," kata Rudiantara, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
Ia juga mengaku, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Mabes Polri telah membagi tugas untuk mengawasi media sosial. Kemkominfo, kata dia, berfokus di infrastruktur dan sistem.
"Ada bagi-bagi tugasnya, saya dan Pak Tito sering koordinasi. Enggak usah pakai birokrasi berkepanjangan, ini untuk masyarakat kok. Kadang-kadang mau kerja sama suratnya belakangan, tapi sudah telepon duluan, yang penting eksekusi, untuk kepentingan keamanan di masyarakat saya percaya kepada polisi. Kami sudah siap bersinergi, bukan hanya siap, dari kemarin juga bareng terus," ujarnya.
Sebelumnya, tim Cyber Polri akan memantau aktivitas di media sosial terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun depan. Langkah ini sengaja dilakukan untuk melihat langsung adanya aktivitas yang melanggar hukum di media sosial menjelang dan saat pilkada nanti.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah memiliki data pemilik akun media sosial yang gemar menyebarkan pesan provokatif berunsur sara untuk menyerang satu pasangan calon tertentu di Pilkada DKI Jakarta. Ia mengaku telah meminta Polri untuk menindak tegas penyebar isu provokatif tersebut.
"Kita sudah komunikasi dengan Polri, BIN, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Saya mohon untuk diusut dengan tegas siapa pun yang menyebarkan pesan provokatif di media sosial," ujarnya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/9).
Menurut Tjahjo, pesan provokatif yang disebarlauskan secara masif di media sosial sangat berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di Indonesia. Lebih gawat lagi, kata dia, hal tersebut juga mengancam persatuan.
Tjahjo berharap, Pilkada serentak 2017 berlangsung aman dan demokratis. Menurut dia, selain pesan provokatif, hal lain yang harus diwaspadai dalam pemilu adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan menggunakan hak politik mereka sebaik mungkin.
"Yang penting, silakan masyarakat memilih calon yang sesuai hati nurani masing-masing," kata politikus PDIP tersebut. rep: Eko Supriyadi, Halimatus Sa'diyah, ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
