Johan menyatakan penilaian menteri tidak selalu berujung pergantian kabinet.
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Kerja ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7). Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo membenarkan bahwa Presiden Jokowi tengah melakukan evaluasi kinerja kepada para menteri Kabinet Kerja. "Kalau Presiden panggil menteri dan mau evaluasi, itu hal biasa," kata Johan, Jumat (22/7).
Menurut Johan, pemanggilan terhadap menteri dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Johan menerangkan, parameter yang dipakai Jokowi untuk mengevaluasi menteri, yaitu dengan melihat bagaimana mereka menerjemahkan setiap instruksi Presiden. Namun begitu, Johan memastikan bahwa evaluasi sebenarnya dilakukan secara terus-menerus oleh Presiden. "Evaluasi ini tidak hanya pada satu titik," kata dia.
Lalu, apakah evaluasi akan berujung pada perombakan kabinet jilid dua? Johan menjawab, penilaian menteri tak selalu berujung pada penggantian atau pergeseran formasi di kabinet. "Evaluasi itu kandalam rangka menilai kinerja menteri. Misalnya, yang ini sudah bagus, tapi yang ini kurang, tolong diperbaiki." Pada Jumat (22/7), ada empat menteri yang dipanggil oleh Jokowi.
Mereka, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dipanggilnya sejumlah menteri ke Istana ini terbilang mendadak karena sedianya agenda Jokowi pada Jumat (22/7), hanya kegiatan internal.
Kepada wartawan, Puspayoga mengaku dipanggil Presiden terkait laporan peringatan Hari Koperasi Nasional yang baru saja digelar di Jambi pada Kamis (21/7). "Kemarin, Presiden sudah janji mau menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR). Nah, ini mau dibahas tindak lanjutnya," ucap dia.
Menurut Puspayoga, kementeriannya telah menandatangani kesepakatan kerja sama pengembangan kapasitas dan akses keuangan UMKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kerja sama itu juga tercakup penyediaan layanan data dan pertukaran informasi serta edukasi bagi sumber daya manusia.
Puspayoga mengatakan, untuk mendukung penyaluran dana KUR, lembaga koperasi memerlukan jumlah omzet yang cukup serta memiliki sistem komputasi dan teknologi informasi yang mumpuni untuk pengelolaan dana KUR.
Puspayoga melanjutkan, Presiden juga memberi evaluasi kepada kementeriannya untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan koperasi, khususnya untuk menumbuhkan UKM. Presiden meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui lembaga koperasi guna mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di masyarakat. "Intinya seperti itu dan bagaimana kita mendorong UKM untuk meningkatkan ekspor." rep: Halimatus Sa'diyah/antara, ed: Andri Saubani
Menpan RB Larang Gim Pokemon Go
JAKARTA -- Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja di lingkungan instansi pemerintahan, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menerbitkan surat edaran tentang larangan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) bermain gim virtual berbasis global positioning system (GPS), seperti Pokemon Go. Surat edaran itu diunggah di laman Kemenpan RB pada Kamis (21/7).
Dalam Surat Edaran Menpan RB No B/2555/M.PANRB/07/2016 pada 20 Juli 2016, Menpan RB secara tegas memberitahukan kepada seluruh pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para aparatur sipil negara bermain gim virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam surat edaran ini, Menteri Yuddy juga meminta agar para pejabat pembina kepegawaian di masing-masing satuan kerja melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, larangan tersebut juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin para aparatur sipil negara sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Untuk itu, Yuddy meminta agar surat edarannya dapat menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Wirianingsih mengapresiasi surat edaran ini. "PNS maupun karyawan kementerian sebenar nya sudah terikat dengan peraturan kerja di tiap kantornya. Artinya, secara moral, otomatis tidak boleh `bermain-main' saat sedang bekerja, termasuk bermain Pokemon Go," katanya, Jumat (22/7).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yembise seusai bertemu Presiden Jokowi, Jumat, mengatakan, ia telah meminta unit pelayanan di Kementerian PPPA untuk mengkaji gim Pokemon Go. "Pokemon Go ini bagian dari isu anak juga. Kami akan kaji dulu seperti apa dampaknya," kata Yohanna seusai menghadap Presiden Jokowi di Istana, Jumat (22/7). rep: Dyah Ratna Meta Novia/antara, ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
