POLEWALI MANDAR — Sejumlah desa di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, masih menunggu pencairan dana desa (DD) 2016. Pada 2015, sebagian besar penggunaan dana desa di Polman disalurkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan peghubung desa.
Sebelumnya, pemerintah pusat memang telah mengucurkan dana sebesar Rp 46,9 triliun dari APBN. Jumlah tersebut akan disalurkan ke 74.754 desa dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 60 persen yang dimulai pada Maret lalu. Sementara, tahap kedua disalurkan sebesar 40 persen pada Agustus mendatang. Namun, hingga saat ini, sejumlah desa masih belum menerima pencairan dana desa 2016 tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Polewali Mandar.
Kepala Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Siti Nurjanah (38 tahun), hingga saat ini belum menerima pencairan dana desa 2016. Padahal, pihaknya sudah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana desa 2015 yang menjadi salah satu syarat penyaluran dana desa tahun berikutnya.
Pada tahun ini, lanjut Nurjanah, Desa Pasiang mendapatkan sekitar Rp 671 juta. Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa, pihaknya akan menggunakan dana desa 2016 untuk pembangunan infrastruktur di tiga dusun, yaitu pembetonan dua jalan dan saluran drainase.
Pada 2015 lalu, Desa Pasiang melakukan pengerasan dan pembetonan jalan sepanjang 521 meter dengan dana sekitar Rp 300 juta. Jalan itu pun menghubungkan Desa Pasiang dengan desa sekitar. Dengan adanya pembetonan jalan ini, Nurjanah mengungkapkan, aktivitas warga menjadi kian mudah, termasuk dalam distribusi hasil pertanian berupa kakao dan kelapa.
Hal serupa juga terjadi di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali. Menurut Kepala Desa Patampanua Abdul Azis Beh (50), pada 2015 pihaknya menggunakan dana desa untuk pembetonan jalan desa sepanjang kurang dari satu kilometer. Jalan tersebut menghubungkan permukiman dengan daerah perkebunan warga.
Azis menyatakan, pada 2016 Desa Patampanua rencananya akan menerima sekitar Rp 600 juta dari program dana desa 2016. Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk membeton jalan penghubung antardesa sepanjang 900 meter. "Kami sebenarnya juga sudah menyelesaikan laporan dana desa pada tahun sebelumnya. Yah, mudah-mudahan bisa cepat (cair) karena kami belum menerima," ujar Abdul.
Wakil Bupati Polman Natsir Rahmat mengungkapkan, pihaknya memang belum mencairkan dana desa jika masih ada desa yang belum memberikan laporan realisasi penggunaan dana periode sebelumnya. Natsir pun berharap desa dapat segera menyelesaikan laporannya.
"Tapi, sudah 80 persen yang telah memberikan laporannya. Mungkin ada beberapa karena lambannya administrasi di desa mereka, terutama pertanggungjawaban dana desa yang sebelumnya," ujar Natsir.
Natsir menyebutkan, setidaknya ada 167 desa/kelurahan di seluruh wilayah Polman, dengan perincian 144 desa dan 27 kelurahan. Pada program dana desa 2016, rata-rata desa di Polman akan menerima sekitar Rp 800 juta.
Tim JDN
Tim Jelajah Desa Nusantara (JDN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) langsung berangkat menuju Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Rencananya tim JDN 2016 akan melakukan sosialisasi dana desa 2016 di Desa Nupa Bomba, Kecamatan Tana Tumea, Donggala.
Di Nupa Bomba, tim JDN akan bertemu dengan sekitar 200 hingga 300 kepala desa, SKPD, camat, dan pendamping desa. "Kami akan berdialog dengan mereka. Komunikasi dua arah kami perlukan agar tim juga bisa mendengar aspirasi warga," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT, Aisyah Gamawati.
Tim JDN akan menempuh jarak sekitar 638 kilometer dan jarak tempuh selama 13 jam. Secara administrasi, terdapat 16 kecamatan dan 158 desa di Kabupaten Donggala. Kunjungan ke Donggala itu merupakan rangkaian dalam perjalanan etape 1 JDN 2016.
Memulai perjalanan dari Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tim JDN 2016 sempat mengunjungi Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, guna melakukan sosialisasi soal penggunaan dana desa.
Tim JDN 2016 tidak hanya akan melakukan sosialisasi dana desa. Mereka juga akan menyerahkan bantuan untuk program penanganan bencana dan penanganan daerah pascabencana. "Bentuk konkret bantuan tersebut berupa pembangunan beronjong atau pelindung tebing sungai senilai Rp 675 juta dan pembangunan pasar tradisional senilai Rp 700 juta," kata Aisyah.
Pada 2015 silam, Kemendesa PDTT juga telah memberikan bantuan ke Kabupaten Donggala yang mencapai Rp 13 miliar. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan tambatan perahu, pengadaan kapal 50 penumpang, pengadaan air bersih, dan pemulihan ekonomi daerah pascakonflik. rep: Reja Irfa Widodo, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
