JAKARTA -- Pengelolaan dan pendirian lumbung pangan desa yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak hanya berfungsi sebagai buffer stock kebutuhan pangan. Bumdes tersebut dapat dimaksimalkan untuk menekan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang akhir-akhir ini terus terjadi.
Hal ini diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Menurutnya, Bumdes bisa menjadi pengumpul dari petani dan sebagai pemasok kebutuhan pokok langsung ke pasar.
"Pendirian lumbung desa melalui Bumdes ini bisa untuk menstabilkan harga bahan pokok karena lumbung pangan ini menjaga kebutuhan akan pasokan dari pihak luar," ujar Marwan dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Selasa (9/2).
Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi sepanjang 2015 memang dianggap anomali tersendiri. Sebab, biasanya kenaikan harga kebutuhan pokok baru terjadi menjelang hari besar agama, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal.
Sebagai contoh, kenaikan harga komoditas daging sapi di sejumlah daerah, terutama di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Di daerah-daerah tersebut, harga daging sapi berkisar di atas Rp 100 ribu per kilogram. Bahkan, di sejumlah daerah, harga daging sapi mencapai level tertinggi, yaitu hingga Rp 130 ribu per kilogram.
Harga tersebut membuat produsen makanan olahan daging kesulitan. Modal yang mereka miliki tak mampu untuk menutup biaya produksi akibat mahalnya harga daging.
Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, Bumdes juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pengolahan hasil pertanian, terutama pangan. Nantinya, kebutuhan pokok itu tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Para petani diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pengolahan tersebut.
Selain itu, pada saat panen raya, kelebihan hasil panen bisa diolah dalam bentuk barang jadi lainnya. "Adanya program produksi dan pasokan pasar untuk masing-masing komoditas yang berdasarkan kebutuhan pasar. Kami sangat yakin, ke depan, kami bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok. Sehingga, tidak ada lagi keluhan masyarakat," kata Marwan.
Tidak hanya itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga akan menjajaki kerja sama dengan Badan Usaha Logistik (Bulog). Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan manajemen di tingkat petani produsen guna menjadikan petani peternak sebagai pemasok daging.
Selama ini, Bulog berperan sebagai penyangga komoditas. Bulog sudah pengalaman mengelola cadangan pangan dan stabiliasi harga beras. Pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Bulog untuk melatih para aparat dan masyarakat desa dalam menajemen dan pengelolaan Bumdes. Reja Irfa Widodo ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
