REPUBLIKA.CO.ID,Pembelian Heli Masih Dikaji
JAKARTA -- Pemerintah masih mengkaji rencana pembelian tiga unit helikopter jenis Agusta Westland (AW-101). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, jadi atau tidaknya pembelian tiga unit heli tersebut akan diputuskan setelah Presiden Joko Widodo pulang dari Prancis.
"Kita, saya tidak mau berspekulasi tapi kita akan lihat helikopter presiden perlu diganti atau tidak," ujar Luhut seusai mengantar keberangkatan Presiden dan Ibu Negara Iriana menuju Paris, Prancis, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (29/11).
Luhut menjelaskan, pembahasan pembelian helikopter dilakukan setelah Presiden pulang dari Paris. Jokowi dijadwalkan menghadiri KTT Perubahan Iklim yang dikenal dengan United Nations Frameworks of Climate Change (UNFCC) Annual Conference Parties ke-21. Presiden direncanakan kembali ke Jakarta pada Rabu pekan depan.
Pengadaan helikopter untuk very very important person (VVIP) tersebut tercantum dalam rencana strategis TNI AU 2015-2019. Agusta Westland AW-101 akan menggantikan helikopter Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia yang selama ini dioperasikan TNI AU. AW-101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter AW-101 akan digunakan untuk kebutuhan presiden, wakil presiden, pejabat tinggi negara hingga tamu negara.
Sejumlah situs penyedia informasi bisnis aviasi mengungkapkan, harga AW-101 berkisar 21 juta dolar AS atau sekitar Rp 283,5 miliar (kurs Rp 13.500). Hanya, anggota komisi I DPR Tubagus Hasanudin pernah mengungkapkan, nilai jual heli canggih itu bisa mencapai 55 juta dolar AS di pasaran.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan, heli canggih ini sudah siap digunakan pada 2016. "Ini bukan berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo. Ini jangan dipolitisasi yang menyatakan untuk presiden," tegas KSAU, seperti dirilis Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau) di Jakarta, akhir pekan lalu.
Helikopter AW-101 memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang layaknya air bag (kantong udara) saat terjadi benturan. AW-101 memiliki kabin tinggi 180 sentimeter. Selain itu, pesawat itu memiliki tiga mesin sehingga lebih aman dalam penerbangan.
Pembelian AW-101, kata dia, sesuai pagu anggaran yang masuk dalam rencana strategis (Renstra) TNI AU 2015-2019. Selain itu, pemilihan AW -101 yang akan memperkuat Skuadron Udara VVIP/VIP 45 TNI AU itu sudah melalui proses pengkajian dari satuan bawah hingga ke Mabes TNI.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menegaskan anggaran pembelian helikopter AW-101 belum pernah dibahas DPR, khususnya Komisi I. "Saya anggota Badan Anggaran Komisi I DPR, kami belum membahas satuan dia (TNI AU) terhadap anggaran Kementerian Pertahanan (tahun 2016)," katanya, di gedung DPR, Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia mengatakan, fraksi-fraksi di Komisi I tidak sepakat dengan anggaran Kemenhan/TNI dalam APBN 2016 karena tidak sesuai dengan rencana jangka panjang menengah (RJPM) yang mengharuskan anggaran Kemenhan/TNI sebesar 1,5 persen dari PDB.
Oleh karena itu, Samliha menjelaskan, terlalu prematur jika dikatakan TNI AU sudah memiliki anggaran membeli heli itu.Tamliha tidak yakin Presiden Joko Widodo membutuhkan heli tersebut karena yang bersangkutan berkomitmen memberdayakan hasil karya dalam negeri termasuk produk PT Dirgantara Indonesia. "Saya dengar sendiri ketika rapat perdana Koalisi Indonesia Hebat, salah satu poin pentingnya adalah Jokowi akan berdayakan hasil karya dalam negeri," ujarnya.
n antara ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
