BANDUNG –– Anggaran yang dibutuhkan un tuk membangun kereta api cepat Bandung-Jakarta, diperkirakan mencapai 55 miliar dolar Amerika atau setara Rp 70 triliun. "Sementara ini hitung-hi tungan nya masih diangka 55 miliar USD saat pra- FS. Bila dirupiahkan sekitar Rp 70 triliun," ujar Direktur Utama Kereta Api Cepat Indonesia-China, Hanggoro, Selasa (24/11).
Hanggoro mengatakan, pendanaan tersebut sebagian besarnya diperoleh dari China Develop ment Bank. Yakni, pendanaan 75 persen dari China De velopment Bank, sisanya 25 persen dari empat konsorsium.
Dikatakan Hanggoro, project ini skemanya business to business. Karena itu, kata dia, BUMN tidak boleh ikut dan tidak ada jaminan negara.
Untuk mengurus kereta api cepat itu, kata Hanggoro, dibentuklah Konsorium yang terdiri atas PT Wika sebagai ketuanya, PTKAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga sebagai pilar sinergi BUMN Indonesia. KA cepat ini akan melintas sepanjang 150 kilometer dari Gedebage, Kota Bandung hingga Halim, Jakarta. "Sekitar 150 Km dengan sistem double track," katanya.
Hanggoro mengungkapkan, kereta api yang diproduksi oleh Cina ini, sebenarnya didesign mampu melaju hingga 350 kilometer per jam. Tapi untuk tahap awal, kecepatan yang diizinkan hanya 200 km per jam. Dengan kecepatan 200 km per jam itu, dapat dipastikan jarak tempuh Bandung-Jakarta hanya memakam waktu 45 menit saja.
Sedangkan menyangkut tarif yang akan diber lakukan, Hanggoro memastikan, cukup proporsio nal. "Tahun 2019 kami rencanakan mulai operasio nal dan ditarif sekitar Rp 200 ribuan kurang lebih," katanya.
Menurutnya, kereta cepat ini nantinya akan bersinergi dengan kereta api perkotaan lainnya seperti LRT atau MRT. Rutenya, dari Gedebage ke kota kemudian Padalarang dan Walini serta kembali lagi akan menggunakan jenis Kereta LRT.
Target pembangunan groundbreaking awal Triwulan II tahun depan, kata dia, memakan waktu tiga tahun. Pihaknya, sangat harapkan dukungan gubernur dan seluruh masyarakat Jabar dan DKI.
"Alhamdulillah, Pak Gubernur sangat men suport atas penugasan dan pembangunan KA cepat," ujar Hanggoro. Saat ini, beberapa perizinan dan rekomendasi sedang diproses baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ¦ ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
