UNGARAN — Program pembangunan satu juta rumah dimulai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandai program ini dengan melakukan ground breaking pembangunan rusunawa untuk pekerja di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Rusunawa bagi para pekerja dengan kapasitas 198 unit itu merupakan pembangunan tahap awal dari program rusunawa yang akan dibangun di 14 provinsi.
Menurut Jokowi, membangun satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bukan merupakan program yang ambisius. Namun, program ini akan mudah jika dilakukan dengan loncatan serta terobosan program. Caranya, tiga pekan lalu ia mengumpulkan semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tabungan besar dan sudah bertahun-tahun hanya disimpan di bank dan hanya mendapatkan bunga kecil karena tidak berani ambil risiko.
Presiden pun meminta BUMN di bawah beberapa kementerian untuk melakukan terobosan program pembangunan. Di lain pihak, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap aturan-aturan yang membatasi program terobosan tersebut. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan yang membangun rumah untuk para pekerja. "Di BPJS Ketenagakerjaan, ada uang mengendap kurang lebih Rp 180 triliun, tetapi tidak bisa digunakan karena regulasi yang mengatur pemanfaatan lima persen untuk membangun rumah," kata Jokowi, Rabu (29/4).
Jokowi juga mencontohkan di negara Malaysia, tabungan haji yang dikelola oleh BUMN di Negeri Jiran tersebut juga digunakan untuk membangun jalan tol. Bahkan, dengan naiknya tarif tol, naik pula pendapatan BUMN tersebut setiap tahunnya. Menurut Jokowi, contoh di Malaysia itu bisa ditiru oleh BUMN-BUMN di Indonesia yang memiliki dana hingga ratusan triliun di beberapa BUMN. Harapannya, dengan menggunakan dana tersebut, program percepatan pembangunan bisa terlaksana.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menambahkan, program pembangunan satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan dilakukan dalam beberapa tahap. Ground breaking di Ungaran Timur adalah pembangunan tahap pertama untuk mewujudkan 331 ribu unit rumah di 14 provinsi.
Dalam rangka meningkatkan kesejahterakan rakyat, termasuk di dalamnya pekerja dan buruh, pemerintah telah menetapkan sejumlah skema kebijakan untuk mempermudah akses rakyat mendapatkan perumahan. Di antaranya kebijakan pemberian pinjaman dan uang muka lunak untuk pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 20 juta untuk rumah tapak dan Rp 30 juta untuk rumah susun milik. Selain itu, penurunan suku bunga KPR FLPP dari 7,25 persen menjadi 5 persen dan perpanjangan masa kredit dari 15 tahun sampai 20 tahun. "30 hingga 40 persen upah pekerja selama ini habis untuk biaya kepemilikan rumah," kata Hanif. rep: Bowo Pribadi ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
