Satgas Mafia Migas harus bisa objektif dan tidak pandang bulu
JAKARTA -Tim Transisi JokowiJK berencana membentuk satuan petugas (satgas) untuk mengidentifikasi mafia minyak dan gas ( migas). Presiden dan wapres terpilih dengan seluruh kewenangannya ke depan diusul kan untuk fokus memberantas `penyakit' tersebut.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, tantangan mendatang khususnya migas memerlukan terobosan baru. Hal itulah yang ia harapkan dari sosok wapres JK, karena pengalamannya di pemerintahan, diharap bisa memberi arahan atas gagasan satgas migas.
"Satgas migas ini baru dibahas.Gagasannya sangat menarik, kita menanggapi pernyataan Jokowi yang ingin memberantas para mafia," kata Hasto di Rumah Transisi, Jumat (12/9).
Menurut dia, tim masih membahas bagaimana konsep oprasi dan personelnya. Tim transisi, kata dia, bertugas mengindentifikasi orang-orang yang diduga sebagai mafia migas. Namun, siapa saja yang masuk daftar mencurigakan, ia masih enggan menyebutkannya.
Satgas ini nantinya akan meng awasi sektor migas dari hulu ke hilir. Dengan dibentuknya tim ini, maka produksi dan distribusi menjadi efisien.
Pertengahan Juli lalu, Jokowi menyatakan memprioritaskan pemberantasan mafia migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Me nurut dia, praktik mafia migas di Ke menterian Energi sudah sangat kuat dan merugikan negara.Menurut Jokowi, Kementerian Energi harus dipimpin seorang yang memiliki integritas. "Perlu ada pemimpin dengan leadership yang kuat," ujarnya.
Menurut dia, nantinya menteri yang memimpin Kementerian Energi mampu bekerja dengan cepat dan membereskan persoalan. Selama ini praktik mafia migas bebas berkeliaran di kementerian akibat lemahnya pengawasan. "Kita sering kedodoran di manajemen pengawasan," tuturnya.
Pengamat ekonomi energi Marwan Batubara menilai, rencana pembentukan satgas antimafia migas merupakan rencana yang bagus, asalkan dalam pelaksanaannya nanti satgas tersebut bertindak objektif dan tidak pandang bulu.
Apalagi saat ini ada sejumlah nama mafia disebut-sebut berada di sekitar `ring 1' Jokowi dan turut berkontribusi sebagai tim sukses. "Saya kira rencana itu bagus, asalkan satgas tersebut bisa objektif dan tidak pandang bulu. Jangan sampai jadi kolusi nantinya," kata Marwan.
Marwan menegaskan, jika memang satgas tersebut terbentuk, maka di harapkan dapat benar-benar berkomitmen memberantas para mafia tanpa pandang bulu. Apalagi hanya di jadikan wadah untuk menggeser mafia lama dengan mafia yang baru.
Ia berharap wacana tersebut tidak hanya sebatas untuk pencitraan. "Jangan sampai ini hanya sekadar pencitraan seperti mobil Esemka yang saat ini bengkelnya hanya jadi kandang kambing. Dan saya pikir masyarakat harus pintar melihat hal itu, jangan sampai terkecoh dengan statemen sebatas angin surga," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, KPK melakukan pencegahan berkembang nya kasus korupsi di sektor pertambangan migas. Upaya pencegahan itu, kata Busyro, salah satunya dengan mengaudit dokumen terkait sistem tata kelola di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Busyro mengatakan, jika hasil audit menunjukkan ada yang salah dalam sistem tata kelola tersebut, KPK akan meminta Kementerian ESDM untuk memperbaikinya. Menurut KPK, dampak upaya pencegahan tersebut mulai terasa setelah adanya per temuan KPK dengan kepala daerah di 12 provinsi membahas sektor minerba. rep:andi muhammad ikhbal ed: muhammad hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
