Senin 23 Jun 2014 16:37 WIB

Reformasi Pendidikan Menyeluruh

Red:

BANDA ACEH - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, reformasi pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.

"Pendidikan tinggi mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia," kata Azwar, Sabtu (21/6). Dia menilai, masih ada beberapa hambatan dan tantangan dalam pendidikan di Indonesia sekarang ini sehingga belum berjalan optimal.

Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia, dia mencontohkan, terkait kualitas dan mutu yang belum merata. "Orientasi in-word looking dan sarana serta prasarana yang belum memadai dan merata. Kemudian rendahnya kualitas tenaga pengajar serta tingginya biaya pendidikan," ujar dia.

Menurut Azwar, reformasi bidang pendidikan harus dilakukan melalui peningkatan tata kelola dan manajemen. Serta, kata dia, hal yang juga penting dilakukan untuk mereformasi pendidikan dengan cara meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar.

Ketidakmerataan pendidikan ini misalnya masih banyak dialami penduduk asli di pedalaman Papua yang belum melek huruf. Karena itu, Direktur Imparsial Poengky Indarti meminta presiden terpilih nanti untuk memperhatikan pemenuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman.

Poengky mengatakan, kebijakan otonomi khusus yang selama ini digaungkan belum sepenuhnya menyentuh pendidikan dan kesehatan di Papua secara menyeluruh. Apalagi, kata dia, ada pemberitaan terkait sejumlah pejabat di Papua yang ditangkap karena dugaan korupsi. Dana yang diduga dikorupsi itu untuk alokasi kemajuan pendidikan di Papua.

"Berbagai persoalan mulai dari pendidikan dan kesehatan, dugaan korupsi semakin melengkapi pelanggaran HAM di Papua. Dan tidak hanya soal hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya," kata dia.

Harapan kepada presiden dan wakil presiden terpilih juga disuarakan oleh guru. Sejumlah guru di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), berharap pemerintahan baru memerhatikan kesejahteraan para pendidik.

"Sebagian dari kami guru-guru sekolah berbagai tingkatan sudah diberikan tunjangan sertifikasi oleh pemerintah, namun kerap kali pencairan tunjangan tersebut tidak lancar, bahkan tidak jarang dikurangi atau dipotong," kata Nursia.

Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasagan capres dan cawapres yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. antara ed: ratna puspita

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement