KARAWANG –– Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, masih menuai berbagai masalah. Penyebabnya, proses pembangunan pelabuhan penyangga Tanjungpriok, Jakarta tersebut akan mengakibatkan sektor-sektor vital lumpuh.
Bahkan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, bahwa proyek tersebut bisa merugikan negara hingga Rp 11,6 miliar per hari. "Opportunity lost-nya sangat besar. Dari PLN saja sebesar Rp 5,5 miliar. Sementara dari pupuk kujang Rp 6,1 miliar per hari. Kalau dua itu tahu, ya hitung sendiri (kerugiannya)," kata dia kepada Re publika usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (9/10).
Kerugian tersebut berdasarkan perhitungan dari terputusnya, aliran gas sebanyak 200 ribu barel per hari. Bahkan, apabila pipa-pipa milik Pertamina tersebut dipendam, bukan dipindahkan, maka membutuhkan biaya hingga Rp 6 triliun.
Karena itu, Deddy mengata kan, proyek tersebut terlalu dipaksakan oleh pemerintah pusat. Wagub menengarai ada ‘main mata’ dalam proyek ini. "Jangan-jangan nanti ada unsur korupsi di sana. Orang lain yang mau bikin pela buhan, kok negara yang dirugi kan," ujarnya.
Oleh karenanya, wagub meminta, negara harus segera mengonsultasikan permasalahan ini kepada KPK. Menurutnya, ada tempat yang lebih potensial untuk dibangun pelabuhan. Yaitu daerah Indramayu, tepatnya di Balongan. Di sana, kata wagub, tidak perlu memindahkan sesuatu yang sulit. Karena memang infrastruktur nya sudah siap. Bahkan, kapalkapal tanker besar sudah ada yang berlabuh di sana. "Ini ngotot mau di sana (Cilamaya, red). Ada agenda apa, padahal itu lumbung padi Jawa Barat," katanya.
Wagub bukan ingin menghambat proyek tersebut. Namun, menurutnya pembangunan ini harus melalui kajian yang matang. "Saya setuju dimana saja. Asal kajiannya tidak ada masalah. Ini kan Jepang yang ingin dekat dengan mitra kerjanya di sana," ungkap Deddy. Karena, sebagian besar investasi Jepang terutama di bidang industri, ada di wilayah karawang.
Wakil Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku, Pertamina melayangkan nada keberatan kepada pemda, terkait dengan pembangunan pelabuhan tersebut. "Tadi pihak pertamina meminta kejelasan terkait teknis," katanya. Cellica mengatakan, bahwa untuk permasalahan Cilamaya itu tidak berada di bawah kewenangannya. Sehingga, pihak menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pemerintah pusat. ''Kita menunggu dari mereka (pusat, red), baiknya seperti apa. Silakan Pertamina berbicara kepa da pusat bagaimana solusinya," ujar wakil bupati.
Pihaknya hanya menjalani apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, sebagai tempat yang akan didirikan pelabuhan. 'Pada prinsipnya, kata dia, selama itu demi kebaikan masyarakat dan pemerintahannya, maka Karawang akan menerima.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Karawang Toto Suripto mengatakan, pembangunan pela buhan internasional itu, harus meng utamakan kepentingan ma syarakat sekitar. Dia khawatir, warga setempat hanya akan men jadi penonton, sedangkan pihak lain bisa menikmati pembangunan tersebut.
Toto menilai, masih ada beberapa masalah dengan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Salah satunya kemungkinan terjadinya perubahan iklim dalam kehidupan masyarakat, yaitu potensi perubahan gaya hidup. Selain itu juga, Toto memperingatkan bahwa jangan sampai pembangunan tersebut mengganggu sektor pertanian. Pasalnya, selama ini Karawang dikenal sebagai lumbung padi. rep:c80, ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
