BANDUNG Kemajuan teknologi yang sudah mencapai puncaknya, memudahkan banyak pihak berlomba bisa mendapatkan informasi yang tercanggih dan terinstan. Namun kemudahan itu, membuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga penga wasan merasa kesulitan. KPI butuh bantuan masyarakat untuk ikut mengontrol.
"Terutama mengontrol tayangan di televisi yang menjadi titik konsen KPI dan menjadi perangkat yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia," kata Ketua KPI Daerah Jawa Barat, Neneng Athiatul Fazizah pada acara ‘Penyuluhan Media Sehat’ di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung bersama LPM Suaka, akhir pekan.
Dia mengatakan, peran orang tua dalam mengawasi anak-anak menonton tanyangan di televisi sangatlah diperlukan. Apalagi, keberadaan jumlah lembaga penyiaran yang se makin banyak, membuat setiap anak bisa menonton apa saja yang mereka mau tanpa peng awasan orangtua.
"Kebanyakan bapak dan ibu cuek dan nggak peduli. Padahal UU negara kita pasal 31, kekayaan baik udara, darat dan laut itu dikuasai pemerintah, tapi dipakai untuk rakyat. Udara itu kan frekuensi, radio ada kanalnya," kata Neneng. Saat ini, kata Neneng, Kota Bandung menjadi kota yang paling banyak memiliki lem baga penyiaran. Sembilan di antaranya adalah TV lokal. Sedangkan untuk radio Kota Ban dung memiliki 50 radio yang dinilai terpadat se-Dunia. Dan jumlah TV lokal yang terdaftar serta berizin di Jawa Barat ada 34 lembaga.
Banyaknya lembaga penyiaran yang semakin bermunculan membuat Neneng meminta seluruh orang tua untuk mengawasi setiap tayangan televisi. Jangan sampai anakanak sebagai generasi penerus bangsa terpengaruh dengan tayangan yang tidak sehat. "Di KPID hanya ada 3 orang pengawas, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh bapak-bapak ibu-ibu untuk ikut mengontrol. Kita butuh orang-orang yang peduli," kata dia. rep:mj05, ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
