INDRAMAYU -- Kebijakan pengendalian solar yang diterapkan pemerintah, semakin dirasakan dampaknya oleh nelayan. Sejumlah nelayan di beberapa daerah di Kabupaten Indramayu, kini terpaksa alih profesi karena susah mendapat solar.
Berdasarkan informasi, sejumlah nelayan yang kini beralih profesi itu di antara nya tersebar di Desa Lombang, Limbangan, Dadap, dan Glayem, yang semuanya masuk Kecamatan Juntinyuat. Di tambah lagi nelayan asal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu.
Para nelayan yang biasa mencari nafkah di laut itu, kini beralih pada usaha lain. Seperti bekerja sebagai pedagang sayur, kuli bangunan, me ngadu nasib ke Jakarta sebagai pemulung, maupun usaha sewa sepeda hias keliling.
Foto:Raisan Al Farisi/Republika
Sejumlah warga kampung nelayan bergotong royong untuk memperbaiki "brick water" yang jebol di Daerah Eretan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (8/7).
"Kami terpaksa banting setir karena susah dapat solar," ujar seorang nelayan asal Desa Lombang, Sarta, Selasa (19/8). Sejak puluhan tahun lalu, dia biasa melaut menggunakan jaring arad untuk mencari ikan. Da lam sehari, dia bisa membawa pulang uang sekitar Rp 70 ribu.
Namun, sejak ada pembatasan solar, maka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Sarta terpaksa beralih profesi menjadi pedagang sayur. Bermacam-macam sayur yang diambilnya dari bakul sayur, dijualnya kem bali di Pasar Karangampel, Indramayu .
Seorang nelayan asal Desa Limbangan, Wamin, juga terpaksa me ning galkan pekerjaannya sebagai nelayan. Dengan berbekal modal yang telah dikumpulkannya, dia membuat sepeda hias yang disewakannya di kompleks Sport Center (SC) Indramayu.
Sepeda hias nya itu disewakan ke pada pengunjung SC dengan tarif Rp 30 ribu per jam. Da lam semalam, dia bisa mengantongi uang Rp 90 ribu. Saat dimintai tanggapannya, Ketua HNSI Jabar, Ono Surono, mengaku, kebijakan pembatasan solar telah mem-buat nelayan kesulitan. Hal itu terutama bagi nelayan yang di daerahnya tidak terdapat SPBN/ SPDN.
''Kalau di daerahnya tidak ada SPDN/SPBN, mereka harus membeli so lar di SPBU. Nah, di SPBU mung kin tidak dapat alokasi solar yang cukup karena kebijakan pengendalian tersebut," ujar Ono.
Menurut Ono, selama ini, Pertamina juga belum mencukupi ke butuhan BBM untuk nelayan meski di daerah tersebut ada SPBN/ SPDN. Bukannya menambah alokasi solar, pemerintah malah membuat kebijakan pengendalian solar.
"Sehingga, pasti akan berdam pak terhadap produktivitas dan pada akhirnya mereka beralih profesi," kata Ono. Di Indonesia, belum semua sentra nelayan punya SPDN/ SPBN. rep:lilis sri handayani ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
