Keinginan memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji mesti diimbangi dengan konsep dan perencanaan yang matang. Bila tidak, justru berbagai inovasi yang instan dan prematur akan memicu beragam persoalan yang baru.
Mantan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, improvisasi program kerja di Tanah Suci tanpa pertimbangan masak, faktanya malah menimbulkan masalah. "Harus detail dan jangan mendadak," katanya dalam Seminar Nasional "Rekonstruksi Pengelolaan Haji Menuju Perhajian yang Bersih dan Berwibawa" di Jakarta, Kamis (3/7).
Ia menyebut, misalnya, tragedi kelaparan pada 2006 di Arafah, Mina, menyusul desantralisasi dapur di luar kawasan wukuf tersebut. Padahal, idealnya, di Arafah satu dapur untuk tiap maktab. Sosok yang kini menjadi kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja In donesia (BNP2TKI) menga ta kan, pemerintah secara garis besar telah berupaya me ningkatkan kualitas tersebut.Ia menyebut, misalnya, jarak terdekat pemondokan di Makkah dengan Masjidil Ha ram ada yang enam kilometer.
Sementara, saat ini maksi mal hanya dua km dengan trans portasi antar-jemput yang memadai. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keku rangan dalam penyelenggaraan haji. "Celah potensi bolong banyak," katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mengingatkan adanya potensi mubazir dalam penye l eng garaan haji, ia sebut, contohnya, transportasi udara.
Jamaah mesti membayar biaya pesawat untuk dua rit lantaran pesawat tersebut adalah rental dan tidak bisa dikomersialkan. "Harus dipahami yang penting tidak dikorupsi," ujarnya.
Ke depan, ia sepakat dengan opsi badan khusus pemerintah dan bukan swasta yang mengelola perhajian nasional. Mekanisme dan teknisnya seperti apa, tentu perlu pembahasan yang lebih matang. Kuncinya ada di revisi UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).Kementerian Agama Abdul Djamil menyebutkan beberapa persoalan yang menjadi catatan tiap tahunnya, yakni pendaftaran kuota, transportasi, pemondokan, dan pengelolaan dana manfaat optimaliasi setoran awal.
Pihaknya terus berbenah diri untuk memberi kan pelayanan maksimal kepada para jamaah. Terkait upaya menutup celah permainan calo pemon dokan, misalnya, pihaknya juga telah melakukan pengawasan ketat internal melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag terhadap setiap tim negosiasi yang ditunjuk Pemerintah Indonesia."Kita pantau ketat setiap proses yang dilakukan tim sehingga tidak ada celah penyelewengan yang dapat terjadi," katanya.
Menurut Djamil, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana tim pemantau dan negosiasi haji Indonesia untuk katering, pemondokan, dan transportasi tidak bisa menyelewengkan ke we nangan mereka di Saudi. Agar tidak ada lagi permainan calo, perantara, dan potensi penyalahgunaan tanggung jawab saat negosiasi kontrak lain. Karena itu, tim harus bertemu secara langsung dengan pemilik katering, pemondokan, dan transportasi di Saudi.
Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) Hafidz Taftazani mengatakan, hasil FGD tentang sistem perhajian nasional pada 26-27 Juni tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Pertama, perlu penyempurnaan UU Perhajian. Kedua, pemisahan haji dari Kemenag dalam bentuk kementerian tersendiri. "Tugas Kemenag terlalu overload," katanya.
Ketiga, setoran dana haji tetap di masing- masing jamaah yang nantinya akan disetorkan kepada bendara haji, bukan atas rekening menteri agama. Keempat, penerbangan harus ditenderkan secara terbuka yang tidak hanya melibatkan dua maskapai penerbangan.
Kelima, pemondokan jamaah harus ditawarkan ke Indonesia oleh pemilik atau perwakilan pemilik dan kemudian dibayarkan di Indonesia, tidak di Arab Saudi. Keenam, mengusulkan berdirinya bank haji yang merupakan perhimpunan bank- bank syariah.Improvisasi program di lapangan secara mendadak justru bisa berdampak pada ketidaknyamanan jamaah. rep:c57 ed:nashih nashrullah
KILAS HAJI
Buka Puasa Bersama NRA Grup di Rumah Polonia
Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah NRA Grup menyeleng garakan buka puasa bersama ratusan anak yatim di Rumah Polonia, Jakarta Timur.
Pembina NRA Grup Asrul Azis Taba dalam keterangan persnya kepada Republika, Rabu (2/7), mengatakan bahwa acara buka bersama yang melibatkan ratusan anak yatim ini sekaligus bentuk dukungan terhadap capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Asrul yang juga Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) berharap doa ratusan anak yatim ini dapat mengantarkan kemenangan Prabowo-Hatta pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang.
Ia mengungkapkan bahwa NRA Grup akan menyelenggarakan buka puasa bersama ratusan anak yatim secara rutin setiap hari, mulai dari 1 hingga 9 Juli mendatang, tepat pada hari pencoblosan.
Ia mengatakan, pihaknya ingin Rumah Polonia sebagai tonggak sejarah bahwa di tempat inilah doa dan harapan dipadukan dengan tekad dan keikhlasan pemimpin bangsa yang akan membawa NKRI sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berwibawa. "Kita ingin momentum sejarah tercipta di sini," ujar Asrul yang juga bagian dari relawan Nusantara Jaya Pro Prabowo-Hatta.
Selain Buka Bersama, NRA Grup juga menggelar doa bersama yang akan dipimpin oleh ulama yang selama ini menjadi pembimbing haji di Kesthuri. Adalah doa semoga pilpres berjalan dengan damai. Harapan pihak penyelenggara haji kepada pasangan Prabowo-Hatta untuk memperbaiki Indonesia termasuk sistem perhajian yang ada. Kegiatan ini berkat inisiatif bersama dengan Marwah Daud Ibrahim yang juga bagian dari juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta.
Thayiba Tora Siapkan Umrah Akhir Ramadhan
Travel Umrah dan Haji Khusus Thayiba Tora mempersiapkan penyelenggaraan umrah pada 10 hari terakhir Ramadhan. Direktur Pengelola Thayiba Tora Artha Hanif kepada Republika mengatakan, pelaksanaan umrah pada 10 hari terakhir Ramadhan merupakan kegiatan umrah yang rutin dilaksanakan Thayiba Tora setiap tahun.
Ia mengatakan, kurang lebih 50 jamaah telah tercatat sebagai peserta pada program ini. Khusus 10 hari terakhir Ra madhan, Thayiba Tora mengenakan tarif sebesar 5.300 sampai 7.300 dolar AS. "Rencananya akan kita be rangkatkan pada 16 Juli mendatang," ujarnya, Kamis (3/7).
Besarnya tarif tersebut, menurut Artha, sesuai kenaikan tarif yang terjadi saat ini. Harga akomodasi dan fasilitas lain naik karena banyaknya jamaah yang mengejar berumrah pada masa ini. Dari setiap pengalaman yang dimiliki travelnya, Artha menjanjikan pihaknya tetap menjaga kualitas layanan dan fasilitas memuaskan. Di antaranya, tiga hari di Madinah dan sisanya berada di Makkah hingga hari pertama Idul Fitri.
Ia mengakui minat umat Islam melaksanakan umrah pada 10 hari terakhir Ramadhan pun cukup tinggi dari tahun ke tahun. Kesadaran beribadah di kalangan umat Islam Indonesia dinilai meningkat. "Masyarakat ingin mendapatkan lipatan pahala yang besar dengan beribadah Ramadhan langsung di Tanah Suci," katanya.
Berumrah ketika Ramadhan, ia menambahkan, mengutip sebuah hadis, pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Selain itu, kata Artha, jamaah juga berharap dapat merasakan iktikaf langsung di Masjidil Haram, yang diyakini bukan hanya mendapatkan pahala yang besar, melainkan juga memiliki suasana spiritual yang berbeda. rep:amri amrullah ed: nashih nashrullah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
