NEW DELHI — Proses demonetisasi India melampaui tenggat yang seharusnya jatuh Jumat (30/12). Tetapi, Perdana Menteri India Narendra Modi mempertahankan kebijakan yang disebutnya sebagai "ritual pemurnian yang bersejarah."
"(Kebijakan) ini akan memainkan peran penting dalam mengubah arah bangsa pada masa depan," ujar Modi dalam pidato yang ditayangkan televisi pada malam tahun baru, Sabtu (31/12) malam.
Menurut Modi, pemerintah sedang berupaya memulihkan situasi sesegera mungkin. Tetapi, ia tidak menyebutkan target proses normalisasi tersebut. Ia hanya berterima kasih kepada rakyat India karena "bertahan dalam menghadapi ketidaknyamanan ini dengan kesabaran luar biasa."
"Dalam pertarungan melawan korupsi dan mata uang gelap, jelaslah bahwa Anda bersedia bahu-membahu bersama kami (pemerintah)," ujar Modi.
"Bagi kami, ini adalah berkah ... korupsi, mata uang gelap, dan mata uang palsu telah merajalela dalam masyarakat India, bahkan kondisi itu membuat orang-orang yang jujur pun bertekuk lutut."
Dalam menyambut kebijakan demonetisasi ini, State Bank of India sebagai bank lender terbesar di India berdasarkan asetnya mengumumkan insentif pada Ahad. Bank ini akan memotong tingkat suku bunga hingga 90 basis poin. Dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, diharapkan pertumbuhan kredit akan meningkat dan bisa membangkitkan investasi pribadi.
Sejak 8 November silam, Pemerintah India menarik 86 persen dari mata uang yang beredar. Mata uang lama yang ditarik berdenominasi 500 rupee dan 1.000 rupee.
Bank sentral India masih belum menyelesaikan pencetakan mata uang baru sebagai penggantinya. Akibatnya, mereka kehabisan mata uang baru.
Tulisan the Independent menyebutkan, perbankan dan anjungan tunai mandiri (ATM) kehabisan uang baru, sementara antrean ribuan warga ingin menukarkan mata uang lama mereka dengan yang baru. Hal ini menyebabkan kepanikan. Sementara, para ahli menyebutkan, hanya 40 persen ATM di seluruh India yang sudah disetel untuk menyesuaikan dengan ukuran mata uang baru.
Perekonomian di India lebih banyak menggunakan uang tunai, bahkan hampir 90 persen transaksi menggunakan uang tunai. Sebagian besar orang juga memilih menyimpan uang mereka dalam bentuk tunai dan jumlah kekayaan ini tidak dilaporkan. Akibatnya, pemiliknya bebas dari jangkauan pajak. Demonetisasi ditujukan untuk menghentikan praktik tersebut.
Untuk menangani kehabisan mata uang baru, Pemerintah India sudah menetapkan batas jumlah uang yang dapat ditarik di ATM. Tetapi, kini bank sentral India, yaitu Reserve Bank of India mengumumkan tenggat penukaran mata uang diperpanjang. Sedangkan, limit penarikan di ATM juga ditingkatkan.
Parlemen India kini bersiap-siap untuk menyusun aturan hukum yang menetapkan penyimpanan mata uang lama adalah tindakan pidana. Batasnya ditetapkan mulai April 2017.
Menurut para menteri terkait, kebijakan demonetisasi ini mengembalikan mata uang yang beredar di masyarakat ke sistem perbankan India. Kebijakan ini juga mengurangi penghindaran pajak serta meningkatkan penggunaan rekening bank dan transaksi digital. Tetapi, para pengritik menilai kebijakan tersebut gagal mencapai target dan malah memperlambat pertumbuhan ekonomi. reuters ed: Yeyen Rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
