NUSA DUA -- Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-9 di Nusa Dua, Bali, secara resmi ditutup Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Abdurrahman Mohammad Fachir, Jumat (9/12). BDF kali ini menghasilkan tiga kesimpulan.
Pertama, pemerintah dan pemimpin berperan besar dan penting memiliki sinergi dalam mempromosikan demokrasi, menampilkan toleransi moderasi, dan penghormatan keberagaman, ujar AM Fachir, Jumat.
Kedua, lanjutnya, memelihara dan menyuburkan demokrasi, toleransi, dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dalam pendidikan, terutama media sosial.
Ketiga, terus melakukan berbagai upaya berbagi mengenai isu-isu yang dibahas melalui forum internasional, ujar dia.
Fachir mengatakan, semua pihak meyakini dan memiliki kontribusi demi memajukan demokrasi untuk menampilkan toleransi moderasi, termasuk menghormati keberagaman. Masing-masing punya pengalaman dalam menjalankan kegiatan nasional sendiri, ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, mantan wamenlu Dino Patti Djalal mengatakan bagaimana agama, demokrasi dan pluralisme bisa sinergi dan efektif. Dalam pemba hasan, semua peserta punya kekhawatiran yang sama terkait pluralisme yang semakin terdesak, ujar dia.
Peserta BDF kali ini, lanjut dia, juga khawatir terhadap xenofobia yang melanda di beberapa negara. Saya mengapresiasi Presiden Joko Widodo karena menyinggung xenofobia sebagai hal negatif yang harus diatasi bangsa ini, kata dia sambil menambahkan, forum internasional ini juga membahas kaitan dunia Islam dengan demokrasi dan pluralisme.
BDF kali ini dihadiri 95 negara dan enam organisasi internasional. BDF kali ini istimewa karena dihadiri oleh tokoh-tokoh internasional, seperti mantan sekretaris jenderal (sekjen) PBB Kofi Annan, mantan sekjen ASEAN Surin Pit suwan, dan pemenang Nobel Perdamaian 2015 Ouided Bouchamaoui dari Tunisia.
Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-71, Peter Thomson, juga akan menyampaikan pesan dalam bentuk pesan video.
BDF tahun ini mengusung tema Religion, Democracy, and Pluralism pada 8-9 Desember. Ajang ini menyelenggarakan dua diskusi panel, masing-masing bertema Promoting Democracy and Religious Religious Harmony in Responding to the Challengers of Pluralism dan Sharing Best Practices and Key Lessons in Fostering Religious Harmony and Countering Violent Extremism and Discrimination through Democratic Responses.
Ajang membuka pikiran
Salah satu topik yang dibahas dalam BDF adalah tentang mobilisasi pengungsi Muslim dari negara-negara Timur Tengah ke Eropa.
Diskusi ini membantu membuka pikiran banyak negara, khususnya di Eropa tentang problem mereka. Bukan tak mungkin apa yang didiskusikan di sini bisa dibawa ke Paris (Konferensi Perdamaian Timur Tengah pada 21 DesemberRed), kata pendiri Institute for Peace and Democracy (IPD), Hassan Wirajuda, kepada Republika, Jumat (9/12).
Ajang BDF sendiri, kata mantan menteri luar negeri RI ini, menghindari pembahasan yang berpotensi mempermalukan suatu negara. Ketika ditanya adakah diskusi khusus tentang konflik kemanusiaan di Rohingya dan Palestina, Hassan mengatakan, dalam forum antarnegara masalah sensitif tidak langsung dinyatakan.
Meski demikian, proses nation building termasuk hal yang perlu dilakukan di Myanmar menjadi tantangan tersendiri, kata Hasan.
Komisioner Hak Asasi Manusia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Siti Ruhaini Dzuhayatin, mengatakan, pluralisme tak bisa berdiri sendiri untuk mewujudkan masyarakat beragama yang harmonis. Ini memerlukan komitmen kuat bersamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Warga negara perlu didorong untuk berpartisipasi dalam organisasi sipil lebih luas untuk bisa mengelola berbagai masalah, termasuk ketegangan dan konflik agama. Konflik agama biasanya timbul dari kesalahpahaman dan penilaian subjektif.
Ini seharusnya bukan disengketakan, melainkan dimediasi dan didamaikan melalui resolusi alternatif untuk menghindari politisasi yang dapat memfragmentasi bangsa, kata Siti.
Sementara, Duta Besar UE untuk Indonesia, Vincent Guerend, mengakui pentingnya dialog antaragama yang terbuka di Eropa.
Kita harus mengutuk segala bentuk dan manifestasi rasialisme dan xenofobia, termasuk terhadap pemeluk agama dan kelompok agama. Kata kunci untuk memeranginya adalah mempromosikan saling pengertian, toleransi, dan dialog keagamaan, kata Guerend di ajang BDF.
Guerend mengatakan, dialog antarumat beragama yang terbuka sangat penting untuk meningkatkan integrasi dan kohesi sosial, khususnya di Eropa. Ini karena jumlah Muslim di Eropa semakin banyak.
Pemimpin agama memainkan peran penting dalam proses dialog untuk mencipta kan saling pengertian ini, ujarnya. rep: Mutia Ramadhani/antara, ed: Yeyen Rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
