NEW YORK Pemimpin Palestina dan Israel bersitegang dalam Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (22/9), waktu setempat. Keduanya mengungkapkan alasan masing-masing atas konflik berkepanjangan di antara mereka.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, perluasan permukiman yang dilakukan Israel di Tepi Barat menghancurkan harapan perdamaian di kedua negara. Abbas meminta PBB untuk menyatakan 201750 tahun kependudukan Israel dari wilayah Palestinasebagai tahun terakhir dari kependudukan Israel.
Apa yang Pemerintah Israel lakukan dalam rencana kependudukan tidak akan menjadi solusi bagi dua negara di sepanjang perbatasan, ujar Abbas, dikutip dari the Guardian
Dalam pidatonya, Abbas juga menuntut Inggris untuk meminta maaf atas Deklarasi Balfour pada 1917. Deklarasi tersebut menyepakati pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina.
Meminta maaf adalah hal yang bisa Inggris lakukan, kata dia.
Satu jam setelah pidato Abbas, Netanyahu yang mendapat giliran berpidato menyanggah pernyataan Abbas. Ia mengatakan, masalah utama keduanya adalah Palestina yang tidak mau menerima Yahudi, bukan kependudukan Israel.
Konflik ini bukan tentang permukiman atau pembentukan negara Palestina, ungkapnya.
Ia menuduh Otoritas Palestina tidak tertarik mewujudkan perdamaian. Netanyahu bersikeras, inti dari konflik mereka adalah Palestina yang menolak mengakui tanah air Yahudi.
Saya siap melakukan negosiasi, tapi satu hal yang saya tidak akan pernah saya lakukan, yaitu bernegosiasi mengenai satu-satunya hak Yahudi, katanya.
Netanyahu menolak menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Dia juga menolak mengakui perbatasan Israel-Palestina yang ditentukan sebelum Perang Arab-Israel pada 1967 karena Israel harus berbagi Yerusalem dengan Palestina dan melakukan penyesuaian teritorial penting lainnya.
Bagi Israel, Yerusalem adalah kota yang tidak terpisahkan. Sedangkan, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka. Dalam video yang diunggah ke jejaring sosial Facebook beberapa hari lalu, Netanyahu menuduh Palestina ingin membentuk sebuah negara tanpa populasi Yahudi dan menyebutnya sebagai aksi pembersihan etnis.
Pernyataan Netanyahu tersebut mengundang banyak kecaman, termasuk dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon. Kepada Dewan Keamanan PBB, Ban mengatakan, pernyataan Netanyahu sangat keterlaluan dan tidak dapat diterima karena sebenarnya permukiman Israel di Palestina memang telah dinyatakan ilegal. Hal tersebut menurutnya sudah sangat jelas berdasarkan hukum internasional
Sudah jelas permukiman Israel ilegal. Israel telah menindas Palestina dan kependudukan Israel dari wilayah Palestina harus segera diakhiri, kata Ban.
Kebijakan Israel selama puluhan tahun telah membiarkan lebih dari 500 ribu warga Israel berada di wilayah Palestina. Menurutnya, secara diametral, hal itu bertentangan dengan hak penciptaan negara Palestina.
Dan masyarakat internasional, termasuk Dewan Keamanan, memandang perluasan permukiman Israel sebagai rintangan bagi perdamaian, ujar dia.
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power, juga mengatakan, AS yang meski sekutu terdekat Israel, sangat menentang negara itu melanjutkan pembangunan permukiman. Hal itu menurutnya tidak akan membawa perdamaian bagi kedua negara.
Netanyahu sendiri menuduh Palestina sedang melakukan hasutan. Ia juga menganggap PBB lebih condong melimpahkan kesalahan terhadap Israel.
PBB mulai menunjukkan kekuatannya sebagai lelucon. Sementara PBB mencela Israel, AS memberikan dukungan, ujarnya.
Namun, Ban juga mengkritik Palestina. Ia tidak akan terima jika Palestina memilih melakukan tindakan teror untuk melawan Israel, seperti serangan terhadap atlet Israel di Olimpiade Munich 1972 lalu.
Melakukan teror adalah tindakan tercela dan Palestina harus mengakhiri itu, ujar Ban.
Pembicaraan mengenai perdamaian antara Israel-Palestina terakhir dilakukan pada 2014 dan tidak mencapai kesepakatan. Israel menunjukkan kemarahannya karena Palestina terus melakukan tindak terorisme, sedangkan Palestina mengkritik Israel karena terus melakukan pembangunan di wilayahnya. rep: Fira Nursya'bani/ap, ed: Yeyen Rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
