KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Najib Razak akan mendapat "kewenangan" baru terkait urusan keamanan, Senin (25/7), menjelang rencana protes yang memintanya mundur. Dengan Undang-Undang National Security Council (NSC) yang berlaku 1 Agustus, Najib dapat menentukan wilayah tak aman dan menempatkan pasukan di lokasi itu juga melakukan pencarian terhadap individu, kendaraan, atau bangunan manapun tanpa perlu surat perintah pengadilan. Undang-undang baru ini juga memungkinkan penyidik untuk membebaskan pemeriksaan formal pada pembunuhan oleh polisi atau tentara di daerah-daerah itu.
Koalisi Najib mengatakan, undang-undang tersebut untuk mengatasi ancaman keamanan. Malaysia selama ini telah berupaya melawan kelompok militan radikal.
Namun, kritikus mengatakan, kewenangan hukum baru itu bisa mengancam hak asasi manusia dan demokrasi di Malaysia. Mereka juga khawatir undang-undang baru ini bisa digunakan untuk membungkam kritik terkait skandal dana negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Economic Affairs, Wan Saiful Wan Jan, mengatakan, yang menjadi perhatian di antara masyarakat sipil dan lainnya adalah karena NSC bisa digunakan untuk melawan apa pun yang bertentangan dengan pemerintah. Ia menambahkan bahwa itu bisa memperpanjang unjuk rasa.
"Itu (undang-undang baru) memberikan PM sejumlah kewenangan besar untuk menyatakan zona darurat," katanya.
Hukum yang disahkan pada Desember mengejutkan oposisi. Hukum diklaim diberlakukan tanpa persetujuan kerajaan dari Raja Malaysia, yang meminta beberapa perubahan pada Undang-Undang NSC.
Tekanan pada Najib untuk mundur telah meningkat pekan lalu setelah Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan hukum perdata. Mereka menyatakan, lebih dari 3,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan dari 1MDB.
Dalam tuntutan hukum sipil itu tak ada nama Najib, tapi merujuk para seorang pejabat tinggi pemerintahan yang menerima lebih dari 700 juta dolar AS dari dana yang disalahgunakan. Namun, sebuah sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan kepada Reuters bahwa pejabat Malaysia yang mendapat tuntutan hukum itu adalah Najib.
Najib selama ini membantah melakukan kesalahan tersebut. Ia mengatakan, Malaysia bekerja sama dalam penyelidikan internasional terkait kasus 1MDB.
Koalisi oposisi Malaysia berencana menggelar unjuk rasa anti-Najib pada 30 Juli. Kelompok Bersih yang tahun lalu menggelar protes dengan 200 ribu demonstran itu juga akan melakukan unjuk rasa terpisah, tapi belum menentukan tanggal.
Undang-undang baru NSC berlaku di tengah meningkatnya keluhan mengenai serangan kebebasan sipil di Malaysia. Najib dinilai telah memberlakukan sejumlah aturan keras untuk menangkapi para pengkritik pemerintah, memenjarakan pemimpin oposisi, dan menahan kebebasan berbicara dengan menangguhkan sejumlah kelompok media dan blog.
Direktur eksekutif LSM hak asasi manusia Suaram, Sevan Doraisamy, mengatakan, kemungkinan Undang-Undang NSC akan dimanfaatkan untuk menindak setiap gerakan sipil yang cenderung kian meningkat bersamaan dengan ruang untuk perdana menteri bermanuver menurun. rep: Gita Amanda/reuters, ed: Yeyen Rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
