BRUSSELS -- Komisi Uni Eropa (UE) akan memberikan persetujuan bersyarat untuk Turki bepergian tanpa visa ke zona Schengen. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan Uni Eropa dan Turki terkait migran.
Dilansir BBC, Selasa (3/5), Turki dan Uni Eropa sepakat bahwa Turki akan mendapatkan izin bebas visa ke negara-negara Schengen. Kesepakatan bebas visa itu akan memungkinkan 75 juta warga Turki melakukan perjalanan ke zona Schengen.
Namun, untuk itu, Turki harus memenuhi sejumlah kriteria dari Uni Eropa. Selain itu, kesepakatan tersebut harus disetujui oleh Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa.
Uni Eropa khawatir, jika kesepakatan soal visa tak disetujui, Turki tak akan memainkan isu migrasi di negaranya. Padahal, selama ini masuknya ribuan migran dan pengungsi ke Uni Eropa melalui Turki dan Afrika Utara telah menyebabkan krisis politik di antara negara-negara Uni Eropa.
Turki memang telah memperingatkan jika tak diberi visa, yang memungkinkan akses otomatis ke zona Schengen bagi wisatawan negaranya hingga 90 hari, maka mereka akan mengakhiri kesepakatan soal migrasi.
Pengumuman resmi terkait kesepakatan ini akan disampaikan secara resmi oleh Komisi Eropa pada Rabu (4/5). Kesepakatan ini, menurut the Telegraph, merupakan bagian dari kesepakatan bantuan deportasi migran senilai 6 miliar yang memukul Ankara.
Pejabat Eropa kini berebut menandatangani sebanyak mungkin klausul sebelum batas waktu Rabu untuk membuat rekomendasi. Laporan menyebutkan, Turki bahkan menyewa jet pribadi untuk mengajukan dokumen itu untuk ditandatangani oleh Dewan Uni Eropa.
Proposal kemudian akan disampaikan kepada anggota parlemen dan pemimpin nasional pada pertemuan puncak 28 Juni, lima hari setelah referendum Inggris. Namun, kebijakan tak termasuk ekstra perjalanan ke Inggris, yang tidak terletak di zona Schengen.
Berdasarkan perjanjian Uni Eropa-Turki, migran yang tiba secara ilegal di Yunani sejak 20 Maret akan dikirim kembali ke Turki jika mereka tak mengajukan permohonan suaka atau jika klaim mereka ditolak. Namun, Uni Eropa harus menerima migran lain yang telah mengajukan permohonan sah untuk setiap migran Suriah yang dikembalikan ke Turki.
Menurut perjanjian, Turki juga harus memenuhi 72 persyaratan sampai batas waktu 4 Mei untuk mendapatkan akses ke wilayah Schengen di Uni Eropa pada akhir Juni. Sumber diplomat yang menyatakan kepada BBC mengatakan, diperkirakan ada 10 persyaratan yang masih harus dipenuhi Turki.
Juru bicara komisi Dewan Uni Eropa Mina Andreeva menolak berkomentar. Namun, ia mengatakan, Turki telah membuat banyak upaya selama beberapa pekan terakhir untuk memenuhi 72 persyaratan yang diajukan Uni Eropa.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia (HAM) mempertanyakan legalitas kesepakatan migran. Mereka berpendapat bahwa Turki bukanlah tempat aman untuk mengembalikan migran.
Namun, bulan lalu, Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk mengatakan, kesepakatan itu mulai membuahkan hasil. Ia juga memuji Pemerintah Turki sebagai contoh terbaik di dunia terkait perlakuan terhadap pengungsi.
Pada saat yang sama, Perdana Menteri Turki Ahmed Davutoglu mengatakan, negaranya telah memenuhi bagian mereka dari perjanjian. Menurutnya, isu bebas visa untuk wilayah Schengen Uni Eropa bagi Turki sangat penting.
Selain perihal perjanjian Uni Eropa dengan Turki, pada Rabu, Uni Eropa juga akan mengumumkan dua hal besar lainnya. Komisi diharapkan dapat memberikan Jerman dan Austria izin untuk memperpanjang kontrol perbatasan selama enam bulan. Ini menyusul laporan ke dalam sistem perbatasan Yunani. Negara-negara itu perlu izin agar tidak dinilai melanggar aturan perbatasan Schengen. Gita Amanda ed: Yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
