NEW YORK -- PBB menemukan terjadi "pemusnahan" ribuan tahanan di Suriah pada periode 2011 hingga 2015. Laporan ini merekomendasikan sanksi untuk individu dan kelompok tertentu yang bersalah melakukan "kekerasan yang tidak dapat dibayangkan".
Para penyelidik internasional yang tergabung dalam Commission of Inquiry on Syria yang didukung PBB mengatakan, ribuan tahanan dieksekusi, dipukuli hingga tewas, atau sengaja dibiarkan hingga tewas selama perang saudara di Suriah. Kebijakan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori "pemusnahan" dalam hukum internasional, demikian dilaporkan Aljazirah, Selasa (9/2).
Komisi penyelidik menyampaikan laporan setebal 25 halaman pada Senin (8/2) mengenai pembunuhan para tahanan. Pembunuhan itu dilakukan oleh rezim pemerintah pimpinan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Kesimpulan tersebut ditarik setelah mewawancarai 621 orang yang dilakukan antara Maret 2011 dan November 2015. Namun, komisi mengakui, mereka kekurangan bukti untuk menyebutkan angka yang lebih spesifik mengenai jumlah orang yang dibunuh selama dalam tahanan.
Kini, komisi merekomendasikan agar diberlakukan "sanksi terhadap pihak tertentu" yang menyasar individu atau kelompok tertentu yang bertanggung jawab pada tindak pidana ini. Temuan ini mencerminkan gambaran kelam di penjara dan pusat penahanan yang dijalankan Pemerintah Suriah.
"Skala kematian para tahanan yang bersifat massal menunjukkan Pemerintah Suriah bertanggung jawab pada tindakan yang dapat disebut pemusnahan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," ujar ketua komisi, Paulo Pinheiro.
Pinheiro menggambarkan orang-orang yang ditahan di pusat penahanan pemerintah menjadi sasaran pelanggaran dalam skala massal. Menurutnya, "Para tahanan secara rutin disiksa dan dipukuli, dipaksa hidup di sel yang tidak bersih dan penuh sesak dengan sedikit makanan dan tanpa perawatan kesehatan, sehingga mereka tewas."
"Hampir setiap tahanan yang bertahan hidup menderita kekerasan yang tidak dapat dibayangkan," ujar Pinheiro.
Orang-orang yang bertahan hidup ini memerinci bagaimana rekan sesama tahanan dipukuli hingga tewas selama proses interogasi atau selama dalam sel. Mereka dibiarkan tewas akibat cedera berat, siksaan, atau tidak mendapatkan perawatan kesehatan.
Laporan juga menyebutkan adanya kebijakan untuk mengeksekusi yang dijalankan oleh kelompok bersenjata, seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan al-Nursa Front. Lebih lanjut, laporan komisi PBB ini memerinci kekerasan mengerikan yang dilakukan di pusat penahanan sementara yang dikelola ISIS, termasuk adanya pembantaian dan eksekusi anak-anak. Komisi PBB menyebut ISIS melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Seorang anggota komisi Carla del Ponte mengritik praktik "kebal hukum" di Suriah. Ia juga mengritik Dewan Keamanan PBB yang dinilainya tidak melakukan apa-apa.
Konflik di Suriah bermula dari perlawanan terhadap pemerintahan Assad pada Maret 2011. Konflik kemudian meningkat menjadi perang saudara hingga kini dan telah menewaskan lebih dari 250 ribu orang serta lebih dari 4,3 juta warga menjadi pengungsi. ed: Yeyen Rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
