WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) telah meminta Cina membantu memerangi peretas Korea Utara (Korut), Sabtu (20/12). Korut diduga telah meretas sistem informasi Sony Pictures dan membocorkan ribuan data penting.
"Kami telah membahas masalah ini dengan Cina untuk berbagi informasi dan meminta kerja sama mereka," ungkap pejabat senior pemerintah AS kepada CNN.
Ia melanjutkan, Cina dan AS telah sepakat penyerangan tersebut terjadi di luar norma-norma yang berlaku di dunia maya. The New York Times melaporkan, AS sudah mendekati Cina untuk memberantas kelompok yang menamakan dirinya The Guardians of Peace (GoP).
GoP yang berasal dari Korut diduga kuat menjadi dalang di balik serangan atas rumah produksi Sony Pictures. Sejak akhir November lalu, GoP telah melakukan peretasan dan mencuri sejumlah data, seperti percakapan e-mail, naskah, dan membocorkan informasi tentang film yang belum dirilis.
Serangan ini terjadi lantaran rencana Sony yang hendak merilis film The Interview pada liburan akhir tahun ini. Film yang dibintangi Seth Rogen dan James Franco ini bercerita tentang dua agen CIA yang berencana membunuh pemimpin Korut Kim Jong Un.
Dugaan kuat yang mengarah pada keterlibatan Korea Utara pertama kali dikemukakan FBI. FBI dalam penyelidikannya mengungkapkkan adanya teknik serta cara yang digunakan mengindikasikan Korut sebagai biang kerok pencurian data ini.
Menurut FBI, para hacker yang meretas server Sony juga mengeluarkan ancaman akan menyerang bioskop yang memutar The Interview.
Menjadi tersangka utama dalam kasus peretasan Sony membuat pihak Korut bereaksi keras. Negara tetangga Korea Selatan ini mengecam tindakan AS yang mengklaim serangan ini berasal dari rezim di negaranya.
"Siapa pun yang menuding negara kita atas kejahatan, harus menyajikan bukti nyata," bunyi pernyataan Korut, dikutip dari Kantor Berita Korut Korean Central News Agency (KCNA).
Korut menyatakan, hasil investigasi yang dikeluarkan AS amat kekanak-kanakan. Bagi Korut, tudingan ini semakin menunjukkan ketidaksukaan AS kecenderungan sikap memusuhi terhadap Korut.
Terlepas dari reaksinya yang keras, Korut justru mengajak AS untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini. "Selama ini, AS telah dikritik oleh masyarakatnya sendiri dan terus menunjuk jari pada kami. Kami sarankan untuk melakukan investigasi bersama dalam kasus ini," sambung pernyataan Korut.
Menurut Korut, jika AS menolak ajakan investigasi bersama, tapi terus menghubungkan Korut dengan kasus ini, AS justru akan menerima konsekuensi serius.
Pemerintah Korut juga menolak anggapan mereka akan menyerang penonton bioskop yang tidak bersalah. "Kami tidak akan mentoleransi orang-orang yang menghina pemimpin tertinggi kami. Tapi, kami tidak akan meneror penonton yang tidak bersalah," lanjut Korut.
Menanggapi pernyataan yang telah dikeluarkan Korut, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Mark Stroh mengatakan, AS yakin Pemerintah Korut harus bertanggung jawab atas serangan ini. Ia menambahkan, Pemerintah Korut memiliki sejarah panjang menyangkal tanggung jawab mereka atas sejumlah tindakan destruktif dan provokatif.
"Jika Pemerintah Korut ingin membantu, mereka bisa mengakui kesalahan mereka. Kemudian, memberikan kompensasi kepada Sony atas kerusakan serangan ini," tegasnya.
Sementara itu, Presiden AS Barack Obama, pekan lalu, mengatakan, Washington tidak akan pernah tunduk pada diktator. "Kami bisa katakan Korut harus bertanggung jawab atas serangan ini. Kami akan membalasnya dengan cara yang proporsional dan tepat," kata Obama.
Namun, Obama menyayangkan sikap Sony Pictures yang membatalkan pemutaran film yang rencananya akan dirilis pada Kamis (25/12). Meski bersimpati terhadap peretasan yang menimpa Sony, menurut Obama, keputusan tersebut tidak tepat.
CEO Sony Pictures Entertainment Michael Lynton wawancara dengan CNN Lynton menolak pendapat Obama. Menurut dia, keputusan membatalkan perilisan The Interview diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan.
"Kami belum menyerah. Kami berkeinginan penonton film bisa menyaksikan film ini," ujarnya. n c84/ed:setyanavidita livikacansera
Ikuti Whatsapp Channel Republika
