REPUBLIKA.CO.ID,LONDON — Perdana Menteri Inggris David Cameron segera mengeluarkan perintah membatasi gerak Ikhwanul Muslimin (IM) dan kelompok Islam lainnya. Demikian dilaporkan harian The Telegraph, Ahad (19/10).
Awal tahun 2014, Pemerintah Inggris melakukan penyelidikan terhadap IM. Mereka menduga ideologi IM melahirkan ektremisme yang menuntun ratusan warga Inggris bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
hasil penyelidikan yang telah ditulis namun belum dipublikasikan mengungkapkan keterkaitan sekitar 60 organisasi dengan IM. Di dalamnya termasuk organisasi amal, pusat pemikiran, dan sejumlah stasiun televisi.
Mantan kepala Badan Intelijen Inggris, M16, Richard Dearlove, yang menjadi penasihat dalam kajian tersebut menggambarkan IM sebagai jantung organisasi teroris. Selama ini, IM mengecam ISIS dan Alqaidah. IM mendorong pemerintahan Islam secara damai dan demokratis.
Seorang sumber mengatakan, melalui bantuan lembaga keamanan Inggris, laporan juga memuat jaringan global IM. Meski akan membatasi gerak IM, namun pemerintah tak akan melarang keberadaan organisasi ini.
“Larangan bukan tujuan dari kajian terhadap IM,” kata sumber itu, seperti dilansir laman berita Alarabiya. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menyelidiki lembaga-lembaga amal yang mempunyai hubungan dengan IM, termasuk melarang ulama IM masuk Inggris.
“Kita tak begitu mudah mengaitkan mereka dengan terorisme, tetapi saya bertaruh dengan Anda, mereka pasti tak membayar pajak,” ujar sumber itu. Menurutnya, sangat sulit memantau seluruh kelompok terkait IM yang beroperasi di Inggris.
Seorang pakar terorisme, Lorenzo Vidino, menyatakan, IM beroperasi dari tiga markas utamanya, yakni di London, Istanbul, dan Qatar. Sudah jelas IM memiliki banyak titik gelap mencakup standar gandanya terhadap tindak kekerasan dan kohesi sosial di Inggris.
Beberapa bulan lalu, penyusunan laporan mengenai IM ditunda karena terjadi perbedaan pandang di antara pejabat Pemerintah Inggris. Mereka bersilang pendapat mengenai temuan-temuan di lapangan mengenai IM.
Tak hanya itu, penundaan dilakukan karena Inggris mempertimbangkan reaksi negara-negara di Timur Tengah. Di Mesir, IM telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sebelumnya, mereka memenangkan pemilu parlemen dan presiden.
Petinggi IM Muhammad Mursi menjadi presiden. Namun akhirnya, ia harus terguling melalui kudeta militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
