YERUSALEM — Eropa mencari cara-cara baru menekan Israel agar menghentikan pembangunan permukiman di tanah Palestina. Diplomat negara-negara Eropa menuturkan, pembahasan memang masih dalam tahap awal, namun mereka bakal bersikap keras.
Rencana yang mengemuka adalah menolak para pemukim Yahudi yang melakukan kejahatan datang ke 28 negara anggota Uni Eropa (UE). Kertas kerjanya sudah ada, tetapi belum efektif. Pada dasarnya, ini adalah daftar hitam pemukim Yahudi.
Larangan bisa berlaku pada 100 hingga 200 orang. Diakui, penerapannya rumit karena ada dari mereka yang juga mungkin memiliki paspor Eropa. Meski demikian, negara-negara UE bertekad melakukannya sebagai pesan tegas untuk Israel.
Langkah lainnya, mengkaji ulang kesepakatan perdagangan bebas dengan Israel. Para diplomat Eropa menjelaskan, ada beberapa hal yang berpotensi menjadi pertimbangan. Termasuk, menerapkan dengan ketat regulasi dalam Association Agreement yang disepakati pada 1995.
Kesepakatan ini mengatur secara spesifik kerangka kerja perdagangan bebas Israel-UE. Mencakup perdagangan barang, jasa, dan modal yang harus berdasarkan penghormatan pada hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi.
Pasal 83 dalam kesepakatan mengatur dengan jelas terkait posisi Israel yang menduduki Palestina. Misalnya, soal bank-bank Israel yang beroperasi di tanah pendudukan. UE menganggap bank atau institusi lain yang menjalankan usahanya di tanah pendudukan bukan bagian Israel.
"Saya tak mengatakan Eropa mesti berhenti berhubungan dengan bank-bank Israel. Namun, isu ini jelas dan beberapa pihak akan menyatakan kami mesti melihatnya dengan lebih perinci," jelas seorang duta besar negara UE untuk Israel.
Kemarahan UE dan berupaya segera menerapkan sikap tegas terpantik serangkaian langkah Israel beberapa pekan terakhir ini. Termasuk, perampasan lahan seluas 400 hektare di Bethlehem, Palestina. Selain itu, Israel meneruskan pembangunan 2.600 permukiman dekat Yerusalem.
AS dan PBB juga ikut merespons keras tindakan ilegal itu. UE telah menerapkan pembatasan pinjaman ke lembaga-lembaga ilmiah Israel yang beroperasi di pendudukan Tepi Barat. Selanjutnya, UE kelak melabeli produk yang dibuat di kawasan permukiman Yahudi.
Kebijakan ini masih dalam pertimbangan. Seorang duta besar negara Eropa untuk Israel mengungkapkan, tak seorang pun bicara sanksi dagang untuk Israel.
"Tapi, kami merasakan frustrasi yang tinggi. Ada banyak instrumen dalam rencana penyelesaian masalah ini agar rasa frustrasi itu hilang," katanya. Diplomat lainnya menyatakan, kesabaran Eropa semakin tipis. Sentimen politik di Eropa pun sedang berubah.
Perubahan di antaranya terlihat pada keputusan Swedia mengakui negara Palestina bulan ini. Pada Senin (13/10), parlemen Inggris meloloskan mosi tak mengikat yang mengakui Palestina. Sebuah gerakan simbolis semakin menguatnya dukungan pada Palestina.
Para menteri luar negeri UE menggelar pertemuan di Luksemburg pada 20 Oktober. Belum diketahui apakah pertemuan membicarakan isu permukiman Israel. Seorang pejabat Israel menganggap Eropa salah langkah.
Menurut dia, Eropa hanya fokus pada Israel dan mengabaikan masalah yang dibuat Palestina. Karena itu, ia menyatakan, Eropa tak mampu memainkan peran produktif. Padahal, mereka mestinya memberikan sumbangan positif dalam proses perdamaian Palestina-Israel.
Palestina menginginkan mendirikan negara merdeka yang mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem timur sebagai ibu kota. Pemerintah Palestina menyatakan, pembangunan permukiman ilegal oleh Israel merupakan sebuah penghalang. n reuters rep:gita amanda ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
