KABUL -- Abdullah Abdullah menyampaikan selamat kepada presiden terpilih Ashraf Ghani. Ucapan Abdullah merupakan yang pertama setelah terjadi kesepakatan pembagian kekuasaan dan pembentukan pemerintahan bersatu.
Abdullah yang kalah dalam pemilu presiden 14 Juni lalu, akan menjabat kepala eksekutif dalam pemerintahan Ghani. ‘’Saya telah menerima pembagian kekuasaan untuk menghindari terjadinya kekerasan,’’ kata Abdullah di hadapan pendukungnya, Kamis (25/9).
Ia mengaku, mengambil keputusan untuk memicu kekerasan sebenarnya mudah baginya. Namun ia tak memilih tindakan tersebut agar tak terjadi kerusakan dan penderitaan. Menurut dia, hal ini ia lakukan demi warga Afghanistan.
‘’Jika Afghanistan tak stabil bagaimana kita menjamin hak-hak rakyat?’’tanyanya. Saat kerusakan menjelma di Afghanistan, kata Abdullah, pemerintah tak akan mungkin mampu memenuhi janjinya membangun kesejahteraan di Afghanistan.
Abdullah berjanji bekerja sama dengan presiden terpilih, Ghani, untuk menjalankan pemerintahan baru. ‘’Rencana kami adalah menghadirkan keamanan dan perdamaian. Kami bakal memerangi korupsi dan menegakkan hukum.’’
Pemerintahan baru Afghanistan harus menghadapi tantangan berat keamanan dari Taliban. Kelompok militan ini memanfaatkan celah berupa krisis kepemimpinan dan mundurnya pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada akhir tahun ini.
AS dan NATO berharap Presiden Ashraf Ghani bersedia menandatangani pakta pertahanan. Pakta ini mengizinkan pasukan asing berada di Afghanistan. Mereka bertugas melatih tentara Afghanistan agar mampu menghadapi Taliban.
Berdasarkan pakta itu, sebanyak 12 ribu tentara asing masih akan berada di Afghanistan. Sebanyak 8 ribu di antaranya adalah tentara AS. Dan sebanyak 1.800 tentara AS dari jumlah itu memperoleh tugas khusus dalam memerangi terorisme.
Bukan hanya soal keamanan, pemerintahan baru harus mampu menyelesaikan masalah ekonomi. ‘’Tantangan yang dihadapi rakyat Afghanistan ke depan sangat berat dan masif,’’ kata Abdullah menegaskan.
Situasi ekonomi sekarang sangat buruk. Sejumlah kementerian harus berjuang mati-matian untuk membayar gaji pegawainya. Proyek-proyek pemerintahan ditunda karena tak cukup dana. Di sisi lain, korupsi menyergap negara ini. reuters ed:ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
