Parlemen Cina telah memutuskan nasib Hong Kong. Standing Committee of the National People's Congress (NPC) menegaskan, akan mengawal ketat nominasi calon yang bertarung dalam pemilu Hong Kong pada 2017.
Sebuah keputusan yang memicu aksi dari aktivis prodemokrasi. Dalam rapat, Ahad (31/8), NPC merumuskan kerangka kerja terkait pemilu di Hong Kong. Kerangka ini hanya mengizinkan dua atau tiga calon yang akan menjadi pemimpin Hong Kong kelak.
Semua calon kepala eksekutif yang memimpin pemerintahan Hong Kong harus memperoleh dukungan mayoritas dari komite pencalonan. Dan, untuk pertama kalinya calon kepala eksekutif akan dipilih langsung melalui kotak suara.
Penentuan calon oleh komite menutup kesempatan aktivis prodemokrasi pada pemilu 2017. Tapi, Cina tak menganggap hal itu sebagai kesalahan. "Ini keputusan yang sah, adil, dan beralasan," ujar Wakil Sekjen NPC Li Fei setelah menyampaikan keputusan.
Dia menyatakan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan negara dipertaruhkan. Karena itu, harus ada langkah hati-hati dalam proses pemilihan pemimpin Hong Kong. Pada Jumat Cina juga mengingatkan pihak asing tak ikut campur dalam persoalan Hong Kong.
Gerakan prodemokrasi Occupy Central mengecam keputusan NPC tersebut. "Mereka mengempaskan harapan rakyat terhadap perubahan dan akan menimbulkan konflik. Sekarang, semua kesempatan berdialog telah sirna,’’ demikian pernyataan Occupy Central.
Kekecewaan menyelimuti ratusan aktivis Occupy Central. Pada Ahad malam mereka menggelar aksi protes. Mereka menggagas kampanye pembangkangan warga sipil. Pada klimaksnya, mereka mengakhiri aksi dengan sebuah blokade.
Beijing dan para aktivis demokrasi telah lama berhadap-hadapan. Perbedaan pendapat mulai mencuat saat Hong Kong yang menjadi koloni Inggris diserahkan kembali dalam kendali partai komunis Cina pada 1997.
Pada Ahad sengketa pendapat itu belum berakhir. Mereka bertekad tak akan mengalah. Aksi merupakan jawabannya. Kendaraan dan ratusan polisi diterjunkan di luar gedung pemerintahan Hong Kong. Ini seiring dengan mengalirnya massa.
Sebagian mereka menyerukan slogan tentang demokrasi. Bangunan penting pemerintah termasuk kantor kepala eksekutuf dan barak tentara Cina dijaga ketat. Sikap NPC tak membuka ruang untuk bertarung dalam sistem demokrasi.
Menurut Josep Cheng dari Alliance for True Democracy, ia dan kawan-kawannya akan terus menentang mereka melalui aksi damai. Perjuangan tanpa kekerasan. reuters ed:ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
