JAKARTA -- Megaproyek pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) pada 2019 masih menjadi pembicaraan hangat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai sidang paripurna keempat Dewan Energi Nasional (DEN) meminta target yang masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tersebut tetap dikejar.
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah menggeser target proyek pembangkit 35 ribu MW yang baru akan bisa tercapai pada 2022. "Proyek 35 ribu MW masuk akal, tetapi rasionalisasi terhadap waktunya itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin walau Presiden Jokowi bilang targetnya tetap, waktu pencapaiannya yang mungkin digeser ke 2021 atau 2022," kata Fabby yang dihubungi dari Jakarta, Ahad (8/1).
Fabby mengatakan, pemerintah seharusnya bisa melakukan penghitungan ulang kebutuhan listrik lantaran program 35 ribu MW ditentukan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen pada 2019. Dalam dua tahun, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya lima persen.
Hingga 2020, kata Fabby, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak akan melonjak ke tujuh persen. Artinya, kebutuhan listriknya tidak akan sampai 35 ribu MW. Jadi, menurut Fabby, sebaiknya ada penghitungan ulang untuk mendapatkan angka yang wajar.
Di sisi lain, Fabby menilai program 35 ribu MW memang diperlukan guna mendorong rasio elektrifikasi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan, jumlah tersebut akan sulit terealisasi pada 2019. Pasalnya, kemungkinan hanya pembangkit-pembangkit yang sudah mulai konstruksi pada 2015 hingga 2016 saja yang bisa beroperasi pada 2019.
"Dengan target ini (35 ribu MW pada 2019—Red), pembangkit yang akan masuk sistem atau COD (commercial operation date—Red) tidak akan 35 ribu MW, bahkan di bawah 19 ribu MW kalau menurut saya," kata Fabby.
Pemerintah tetap menargetkan proyek pembangunan pembangkit listrik mencapai 35 ribu MW hingga tahun 2019 yang akan masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pemerintah menyadari pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW bukan pekerjaan yang mudah.
PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM sebelumnya telah membuat kalkulasi pembangkit listrik yang dapat selesai dibangun hingga 2019 kemungkinan hanya mencapai 20 ribu sampai 22 ribu MW. Namun, kata Pramono, Presiden Jokowi tak mau menurunkan target yang telah ditetapkan.
Menyoal target dari Presiden Jokowi, PLN optimistis dapat menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW pada 2019. "Kita sebenarnya optimistis sekian (35 ribu MW—Red)," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka.
Made mengatakan, target realistis yang berada pada kisaran 19 ribuan hingga 22 ribu MW merupakan standar minimum. Sejauh ini, ia memastikan PLN dalam jalur yang tepat. "Masih on the right track karena tidak ada persoalan yang memberatkan," ujarnya.
Secara teknis, kata Made, perkembangan dari proyek listrik 35 ribu MW tidak bisa diukur dari jumlah kapasitas yang sudah diselesaikan. Ini mengingat setiap pembangkit listrik memiliki estimasi waktu berbeda-beda.
Made mencontohkan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) paling cepat tiga tahun, atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA) selama empat tahun. Ia menyampaikan, proyek listrik 35 ribu MW dibiayai oleh swasta dan sisanya 10 ribu MW ditanggung PLN. rep: Frederik Bata, Intan Pratiwi/antara, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
