JAKARTA -- Pemerintah tetap menargetkan proyek pembangunan pembangkit listrik mencapai 35 ribu MW hingga 2019. Target tersebut bahkan akan dimasukkan ke dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Keputusan tersebut dibuat dalam sidang paripurna keempat Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/1). "Presiden dan Wakil Presiden tetap memutuskan proyek 35 ribu MW tetap merupakan target hingga 2019," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Pramono mengatakan, pemerintah menyadari pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW bukan pekerjaan yang mudah. PLN dan Kementerian ESDM sebelumnya telah membuat kalkulasi pembangkit listrik yang dapat selesai dibangun hingga 2019 kemungkinan hanya mencapai 20 ribu-22 ribu MW.
Namun, kata Pramono, Presiden Joko Widodo tak mau menurunkan target yang telah ditetapkan.
Sementara terkait energi baru dan terbarukan, Indonesia sudah meratifikasi kesepakatan internasional. Dia menjelaskan, target penggunaan energi baru dan terbarukan pada tahun ini ditetapkan 11 persen. "Kemudian pada 2025 targetnya adalah 25 persen," katanya.
Ia menjelaskan, Presiden meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DEN membuat cetak biru sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada energi fosil, tapi juga mulai menggunakan energi baru dan terbarukan.
Presiden Joko Widodo saat membuka sidang paripurna DEN mengatakan, proyek pembangkit listrik 35 ribu MW bukan hanya sebatas target, melainkan juga merupakan kebutuhan.
"Kalau kelebihan saya kira juga tidak masalah, asal tidak terlalu banyak karena nanti akan membuat pemborosan di PLN," ujarnya.
Jokowi mengatakan, konsumsi listrik di Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan negara lain. Konsumsi listrik per kapita Indonesia hanya 917 Kwh pada 2015. Sementara di negara lain, seperti Vietnam, sudah 1.715 kWh. Bahkan, Singapura sudah mencapai 9.146 kWh.
"Kalau kita ingin tumbuh cepat lagi melakukan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air, maka kebutuhan listrik akan meningkat," katanya.
Jokowi menegaskan, ketersediaan energi nasional merupakan kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah, kata dia, harus lebih fokus dan lebih giat lagi dalam mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk pada sektor energi.
"Sehingga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul bisa terwujud," ucap Jokowi.
Keadilan dalam bidang energi bukan hanya soal ketersediaan listrik. Kata Jokowi, ketersediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) yang murah dan merata juga harus diwujudkan. Karena itulah, pemerintah belum lama ini telah meluncurkan program BBM Satu Harga. Melalui program tersebut, harga BBM di Papua akan diupayakan untuk sama dengan di Pulau Jawa.
"Kita tidak boleh membiarkan rakyat di Papua, di perbatasan, mengalami ketidakadilan. Jangan sampai BBM di sana harganya jauh lebih mahal dibandingkan Jawa. Kita juga tidak boleh membiarkan rakyat kita tidak memperoleh listrik di malam hari," ucap Jokowi.
Anggota Dewan Energi Nasional Sonny Keraf menambahkan, pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 114 ribu MW pada 2025. "Draf RUEN sudah disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden saja," kata dia.
Terkait peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), DEN telah menyusun beberapa langkah operasional. Salah satunya adalah dengan menekan biaya produksi listrik EBT dengan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian, listrik tersebut akan dibeli oleh PLN.
"Rencananya juga akan ada subsidi untuk listrik energi baru dan terbarukan," katanya. rep: Halimatus Sa'diyah/antara, ed: Satria Kartika
Ikuti Whatsapp Channel Republika
