JAKARTA -- Pemerintah masih menunggu skema yang benar untuk membagikan sembilan juta hektare lahan kepada masyarakat. Pembagian lahan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
"Sampai sekarang belum ketemu jurusnya. Bagaimana yang sudah diberi juga tidak dijual, itu jurusnya belum ketemu. Jadi saya setop dulu," kata Presiden Joko Widodo saat acara pemberian penghargaan Adhikarta Pangan Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11).
Karena itu, kata dia, lahan itu tak akan diberikan sebelum pemerintah memiliki skema yang benar-benar mumpuni. Padahal, menurut dia, dalam kurun 1,5 tahun ini pemerintah mengumpulkan lahan yang telah mencapai sembilan juta hektare.
Nantinya, pembagian lahan itu harus tepat sampai kepada rakyat dan koperasi. "Jangan sampai dibagi-dibagi, tapi nanti dijual, tidak dapat berproduksi (dan justru) diberi yang gede-gede," kata Presiden menegaskan.
Presiden berharap, pembagian lahan lahan sembilan juta hektare itu kelak bisa menambah produksi pangan nasional dan akhirnya menyejahterakan kaum petani yang mengolahnya. Karena itu, ia ingin sistemnya dan cara pembagiannya benar.
Dengan demikian, lahan itu dapat digunakan oleh orang-orang yang tepat untuk berproduksi. Entah dibagi, bisa saja sekitar empat hektare, bisa jadi 10 hektare, tapi sekali lagi bahwa yang sudah diberi itu benar-benar untuk berproduksi.
Presiden menambahkan, Indonesia memiliki kesempatan menjadi lumbung pangan dunia karena memiliki sumber daya alam yang memadai. Ia mencontohkan Kabupaten Merauke yang memiliki 4,2 juta hektare lahan yang bagus ditanami jagung, tebu maupun padi.
Kalau ditanam padi saja, katakanlah satu hektare, hasilnya bisa lima sampai enam ton. Kalikan saja empat kali, itu sudah mencapai 20 hingga 24 juta ton sekali panen. Karena di sana air melimpah, panen memungkinkan dilakukan sebanyak tiga kali.
"Hitung saja, bisa 72 juta ton sama dengan produksi nasional kita hanya di satu kabupaten bayangkan," kata Presiden. Namun, ia menyayangkan masyarakat Indonesia yang tak serius dan fokus mengerjakan hal itu karena berbagai kendala di lapangan.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Ridwan Siahaan, menyatakan yakin bahwa pada 2045 mendatang Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Meski, kata dia, penyusutan lahan pertanian terus terjadi.
Sebagai negara dengan populasi yang terus meningkat, keberadaan lahan pertanian terancam tergusur menjadi perumahan penduduk. Lebih parahnya, lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan lahan pertanian yang subur dengan irigasi baik.
Selain itu, kementerian menggandeng 16 organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Tani Indonesia Kawasan Indonesia Timur (Gempita KTI). Mereka membantu mencapai target Indonesia menjadi lumbung pangan.
Ketua Pokja Gempita KTI, Razikin Juraid, mengatakan, membangun lumbung pangan dunia tidak bisa hanya melibatkan beberapa elemen seperti TNI, perguruan tinggi, organisasi tani, dan mahasiswa. Pemuda sebagai eleman penting juga harus dilibatkan.
"Pemuda memiliki potensi dan posisi strategis untuk mendukung terwujudnya ambisi pemerintah, yakni Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," katanya melalui siaran yang diterima Republika, Rabu. rep: Melisa Riska Putri antara ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
