JAKARTA -- Kementerian Pertanian meyakini, kelompok yang paling diuntungkan dalam rantai jual beli produk pertanian adalah makelar. Untuk menekan keuntungan berlebih dan memberikan keadilan bagi petani, pemerintah pun menetapkan adanya harga acuan pembelian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan harga acuan beras di petani adalah Rp 3.700 per kilogram gabah kering panen, Rp 4.600 per kilogram gabah kering giling, dan Rp 7.300 per kilogram beras. Sedangkan, harga acuan beras di konsumen sebesar Rp 9.500 per kilogram.
Sehingga, ada acuan yang jelas bagi petani dan pedagang. "Jika tidak laku, pemerintah akan menyerap melalui Bulog," katanya saat menyampaikan paparan kepada Republika, di kantornya pekan lalu.
Hal sama juga diterapkan untuk komoditas pangan lainnya. Jagung di petani harus dijual dengan acuan harga Rp 3.150 per kilogram dengan kadar air 15 persen. Harga acuan di konsumen sebesar maksimal Rp 3.750 per kilogram.
Harga acuan Rp 8.500 per kilogram di petani ditetapkan untuk kedelai lokal, sementara Rp 6.550 per kilogram untuk kedelai impor. Harga jual ke konsumen adalah Rp 9.200 per kilogram (kedelai lokal) dan Rp 6.800 per kilogram (kedelai impor).
"Harga dasar gula sekitar Rp 9.100 per kilogram di petani, lelang itu sekitar Rp 11 ribu," ujar dia sambil menunjukkan data yang dimiliki kepada Republika.
Ia juga mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan beberapa lembaga, ternyata kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Pertanian dinilai sukses. Menurut survei yang dilakukan Institute for Developmet of Economic and Finance (Indef) pada Maret 2016 di 9 provinsi, 22 kabupaten, 63 kecamatan, 254 desa, dan 1.200 responden petani peserta program, tingkat kepuasan responden terhadap kebijakan atau program Kementan sebesar 76,8 persen.
Sementara, tingkat kepuasan responden terhadap subsidi benih dan pupuk 79,99 persen. Selain itu, Kementan juga mengeluarkan kebijakan terkait asuransi usaha tanaman padi (AUTP). "Asuransi ini, petani membayar Rp 30 ribu per tahun," ujar Amran.
Dengan cara itu, kata dia, petani akan terus melakukan produksi tanpa takut terjadi gagal panen. Tingkat kepuasan responden terhadap bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan pembangunan infrastruktur sebesar 75,83 persen dan 71,99 persen.
Kepuasan ini pun terefleksi dalam perkembangan ketahanan pangan Indonesia yang paling signifikan di antara 113 negara. Menurut Food Security Index (GFSI), Indonesia adalah negara yang meraih peningkatan ketahanan pangan terbesar dengan 2,7 poin dan berada di peringkat 71 dunia.
Sedangkan, secara nasional, sektor pertanian dinilai memberikan kontribusi terbanyak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sektor pertanian mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,18 persen.
Kendati demikian, beberapa pihak masih mempertanyakan kebijakan impor yang dilakukan Kementan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Kementan Agung Hendardi mengatakan, keputusan impor perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementan, terdapat dua komoditas pangan yang defisit, yaitu kedelai sekitar 42 persen dan daging sapi sebesar 33 persen. Ia mengatakan, produksi daging Indonesia diakuinya hanya memenuhi sekitar 70 persen. "Sehingga implementasinya ada daging sapi, daging kerbau, karena Pak Presiden ingin harga daging Rp 80 ribu," ujar dia, (28/9).
Sebagian kedelai Indonesia diketahui masih impor dari Brasil dan Argentina. Begitu juga dengan masih terbukanya keran impor untuk gula. Agung mengatakan, hal tersebut karena produksi gula Indonesia masih di bawah kebutuhan.
Sebab, ia melanjutkan, tebu tidak hanya membutuhkan lahan tapi juga pabrik untuk mengolahnya menjadi gula konsumsi. Untuk itu, Kementan berupaya melakukan revitalisasi guna meningkatkan produktivitas dan membangun pabrik gula. "Kedua ini dijalankan bersama dengan petani," katanya. rep: Melissa Riska Putri, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
