JAKARTA — Pemerintah kembali membahas peta jalan pembangunan infrastruktur pangan di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pemerintah akan merumuskan prioritas pembangunan infrastruktur pangan berdasarkan kebutuhan pasar dan kemampuan produksi di masing-masing daerah.
Ia menyebutkan, dari pembahasan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disimpulkan bahwa komoditas jagung dan gula termasuk dalam prioritas pemerintah. Sedangkan, padi dianggap sudah mencukupi sehingga pembangunan infrastrukturnya tidak mendesak.
Kementerian PUPR mencatat, terdapat 7,3 juta hektare lahan irigasi yang bergantung pada baik tidaknya infrastruktur irigasi yang ada. Dari luas lahan tersebut, baru 54 persen atau 3,9 juta hektare lahan yang dianggap layak untuk produksi pangan dan pertanian.
Sedangkan, sisanya, 3,3 juta hektare lahan irigasi masih belum bisa mendapat suplai air dari infrastruktur irigasi yang cukup. Basuki menyebutkan, pemerintah akan mengejar perbaikan untuk 3,3 juta hektare lahan yang masih minim infrastruktur irigasi. Sehingga, pada 2019 mendatang terdapat 90 persen lahan yang sudah terkoneksi dengan infrastruktur irigasi yang memadai.
"Nanti 2019 target 90 persen baik. Dari 7,3 (juta hektare) yang baik 54 persen sisanya rusak ringan berat. Makanya akan diperbaiki sampai 2019 kita punya program pembangunan 1 juta hektare dan perbaikan 3 juta hektare," ujar Basuki di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/9).
Hingga 2019 mendatang, pemerintah memprogram pembangunan 49 bendungan yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah bendungan yang dibangun tersebut, pemerintah memproyeksikan terdapat 357 hektare lahan yang terirgasi dengan baik.
Selain itu, hingga 2017 mendatang pemerintah juga menargetkan untuk menambah lagi 294 hektare lahan irigasi baru, dengan target akhir ada 1 juta hektare lahan irigasi baru hingga 2019. Sedangkan, untuk perbaikan infrastruktur irigasi ditargetkan bisa rampung paling tidak 1,1 juta hektare sampai 2017 nanti. "Kita masih ada waktu dua tahun sampai 2017 dan ini akan terus dikejar," ujar Basuki.
Seluruh proyek pembangunan infrastruktur irigasi baik untuk lahan baru maupun perbaikan diproyeksikan akan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 50 triliun. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 telah disiapkan anggaran Rp 12 triliun.
Sementara, Menteri Pertanian Amran Sulaeman menyebutkan bahwa pihaknya sebetulnya telah menyiapkan pemetaan pertanian berdasarkan agroklimat yang sesuai dengan jenis komoditas pangan. Ia mengambil contoh komoditas jagung yang dinilai paling cocok untuk dikembangkan di Nusa Tenggara Timur.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyadari bahwa pengembangan produksi pertanian tidak bisa lepas dari kecocokan kearifan lokal yang ada. "Kita cocokkan kultur warga setempat, topografinya. Itu jadi pertimbangan semua. Jadi, ke depan, tidak lagi anggaran kita diecer dari Sabang sampai Merauke, tapi kita berdasarkan keunggulan komparatif suatu daerah sehingga produktivitas tinggi dengan biaya serendah mungkin," ujar Amran.
Amran menambahkan, pemerintah belajar dari kegagalan yang pernah dialami dalam membangun pabrik gula di Kalimantan. Produksi gula di sana terpaksa mandek karena tebu tidak sesuai untuk dikembangkan di Kalimantan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut bahwa pengembangan lahan pertanian akan melihat sejauh mana kebutuhan komoditas terkait di pasaran. Ia menjelaskan, luas lahan irigasi akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi komoditas pertanian terkait.
"Kita mengikuti apa kebutuhan kita. Kita lihat ada kebutuhan untuk tebu berapa hektare, untuk ini berapa hektare, bagaimana untuk mencapai itu. Dilakukan koordinasi untuk perbaikan irigasinya. Bagaimana program terkoordinasi, agar terkoordinasi saja semuanya," katanya. rep: Sapto Andika Candra, Melissa Riska Putri, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
