JAKARTA -- Pemerintah telah menyepakati untuk tidak memusnahkan semua barang hasil penyelundupan. Barang-barang yang dinilai bermanfaat akan dilelang supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, arahan untuk tidak memusnahkan semua barang selundupan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6). "Jadi, tidak semuanya dimusnahkan, namun akan ada yang dilelang," kata Pramono.
Pramono mencontohkan, saat ini ada tujuh kontainer berisi daging sapi yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bila dimungkinkan, daging hasil selundupan tersebut akan dilelang dan diberikan kepada Bulog. "Tujuh kontainer (daging selundupan) akan dilelang dengan diberikan kepada Bulog untuk digunakan dalam operasi pasar sehingga ada manfaatnya bagi masyarakat," kata Pramono.
Terkait hal tersebut, Perum Bulog mengaku telah mendapat pemberitahuan soal rencana lelang tujuh kontainer daging-daging selundupan yang ditemukan Direktorat Jenderal Bea Cukai belum lama ini. Meski proses lelang akan dilaksanakan dengan importir swasta lainnya, Bulog berharap dapat memenangkan lelang demi kelancaran operasi pasar (OP).
"Bahwa ada keinginan daging itu bisa dikuasai Bulog, ya, ini juga termasuk keinginan pemerintah idealnya kita yang kuasai," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu saat dihubungi via telepon, Rabu (29/6).
Namun, ia belum dapat menjelaskan soal kualitas daging, status hukum, dan jumlah tepatnya daging-daging yang akan dilelang tersebut. "Belum, lelangnya saja belum, kita baru diberi tahu," tuturnya.
Ia menegaskan, rencana pemanfaatan daging selundupan bukan karena pengadaan daging impor Bulog seret. Pun, bukan disebabkan Bulog kesulitan menyerap daging karena kalah bersaing dengan importir. Daging selundupan, kata dia, akan dilelang dan dimanfaatkan daripada dimusnahkan.
"Kalau soal persaingan, itu hal biasa, kita melakukan pengadaan secara normal," tuturnya.Per 28 Juni 2016, realisasi impor daging sapi Bulog sudah mencapai 900 ton.
Menyoal keberadaan daging selundupan untuk dilelang dan dialokasikan untuk OP, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Muladno mengaku belum mengetahuinya. "Belum tahu, belum ada pemberitahuan," kata dia saat dihubungi, Rabu (29/6).
Ia juga belum menjelaskan ketika ditanya soal jaminan keamanan dan kesehatan daging-daging tersebut apabila nantinya disalurkan kepada masyarakat via OP. "Nanti saja, kita lihat dulu," ujarnya.
Pengamat Peternakan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Rochadi Tawaf mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang merencanakan pelelangan daging-daging selundupan untuk dipakai operasi pasar (OP). Hal tersebut, menurutnya, tindakan yang tidak bermoral dan tak bermartabat.
"Kebangetan, barang selundupan itu perolehannya saja tidak halal, tapi mau diberikan ke masyarakat, apa jadinya negara ini," kata dia, Rabu (29/6). Selain cara perolehannya yang tidak jelas, daging selundupan juga tak terdeteksi kualitasnya. Tak jelas pula asal rumah potong serta cara penyembelihannya.
Kebijakan pelelangan daging selundupan untuk Bulog menurutnya bukan penyelesaian masalah. Berapa pun banyaknya daging impor beku yang digelontorkan ke Tanah Air, tetap harga daging di pasar tak akan terpengaruh. Yakni, akan tetap konsisten tinggi. "Ibarat menggarami air laut karena apa yang diminta dengan yang digelontorkan berbeda, jadi tidak ada gunanya," ujarnya. rep: Satria Kartika Yudha, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
