JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan adanya penurunan target lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 mendatang. Setelah target lifting untuk tahun ini dipangkas dari 830 ribu menjadi 820 ribu barel per hari, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, tahun depan lifting bakal berada dalam kisaran 740 ribu hingga 760 ribu barel minyak per hari. Padahal, pemerintah mencatat realisasi lifting minyak hingga Mei lalu baru mencapai 807,8 ribu barel per hari, di bawah target yang tertuang dalam RAPBNP 2016.
Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Zikrullah menjelaskan, penurunan lifting tahun depan disebabkan sepinya aktivitas pengeboran setahun belakangan sebagai imbas penurunan harga minyak. Ia menyebutkan, asumsi harga minyak dunia di awal pembentukan APBN 2016 masih dipatok di angka 50 dolar AS per barel.
Pada perkembangannya harga minyak dunia merosot sampai di bawah 40 dolar AS per barel. Akibatnya, lanjut Zikrullah, banyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang terpaksa menunda proyek pengeborannya. "Dan upaya workover memang belum berhasil. Kalau misalnya mengapa tahun depan turun di 750-760 (ribu berel per hari), ya karena tidak ada program pengeboran. Menurun sampai cukup banyak," katanya.
Zikrullah tidak menyebutkan sejauh apa angka pengeboran menurun sepanjang tahun ini. Hanya saja, ia menegaskan, efeknya sudah cukup membuat angka produksi nasional ikut turun di bawah target.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Marjolijn Wajong menilai, dalam kondisi ini, peran pemerintah ditagih untuk bisa menggairahkan lagi industri hulu migas, khususnya produksi minyak. Ia menyebutkan, pelaku industri sebetulnya berharap pemerintah bisa mempercepat proses pengembalian value added tax (VAT) agar bisa membantu arus kas KKKS. "Sehingga, kegiatan yang sudah dirancang bisa tetap berjalan. Meski kondisinya sulit, tetap bisa jalan," katanya.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menambahkan, pemerintah memang tidak bisa leluasa memaksa KKKS menaikkan produksi minyak. Meski sejumlah insentif kepada KKKS sudah ditawarkan, ia menilai, keuangan kontraktor yang sudah telanjur terpukul tak bisa dipaksa menggenjot produksi secara singkat.
"Jadi, kita realistis saja. Pertama, lapangan yang kita punya banyak yang sudah tua, jadi produksi menurun. Dan harga minyak dunia sedang turun, jadi kegiatan yang tidak efisien secara bisnis keuangan akan dikurangi. Kita tidak bisa memaksa sesuatu yang kondisinya seperti ini," kata dia.
IRESS mencatat, data per Desember tahun lalu, jumlah kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) yang diteken dengan pemerintah sebanyak 230 kontrak. Di antaranya terdapat 84 PSC yang sedang produksi dan 230 kontrak masih tahap eksplorasi. Marwan menilai, demi mendorong produksi minyak meningkat, pemerintah bisa saja mengalah dengan memberikan porsi bagi hasil lebih besar kepada KKKS. Walaupun bakal berdampak pada pengurangan penerimaan negara, ia menilai, cara ini menjadi solusi jangka pendek untuk menaikkan produksi.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, pemerintah mengajukan angka lifting minyak sebesar 810 ribu barel per hari. Parlemen sendiri mengajukan angka lifting minyak sebesar 820 ribu barel per hari. Dengan pertimbangan perkiraan harga minyak dunia pada tahun depan, pemerintah memproyeksikan lifting minyak untuk RAPBN 2017 mendatang anjlok di kisaran angka 740 sampai 760 ribu barel per hari. Apabila proyeksi pemerintah ini benar adanya, penurunan produksi memang nyata. Pada 2015 lalu, realisasi lifting minyak dari target APBN tercatat sebesar 779 ribu barel per hari.
Pada tahun ini lifting minyak dipatok di angka 830 ribu barel per hari. Hingga Mei 2016, realisasi lifting mencapai 807,8 ribu barel per hari. Besaran lifting pada tahun ini tertolong oleh produksi dari Blok Cepu yang bakal digenjot sampai 200 ribu barel minyak per hari. rep: Sapto Andika Candra, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
