DENPASAR – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali akan menyosialisasikan keberadaannya ke daerah-daerah. Hingga tahun depan, kata Ketua MES Bali Dr Dadang Hermawan, kepengurusan MES ditargetkan sudah terbentuk di empat atau lima kabupaten.
"Keberadaan pengurus MES di daerah diperlukan agar program MES bisa menyentuh masyarakat lapisan paling bawah," katanya kepada Republika, di Denpasar, Bali, Senin (23/11) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan sehubungan dengan pelantikan pengurus MES Bali, pekan lalu. Menurut Dadang, keberadaan MES dimaksudkan untuk membantu masyarakat memperbaiki keadaan ekonomi mereka agar lebih baik dan sejahtera.
Walaupun lembaga yang dipimpinnya menggunakan istilah syariah, Dadang menilai MES bukan lembaga eksklusif untuk kelompok tertentu. MES, sebutnya, ingin berbuat untuk seluruh masyarakat. "Kami punya kepedulian terhadap Bali, termasuk berusaha mengurangi ketimpangan pembangunan yang antarwilayah masih terjadi di Bali," katanya.
Mengenai program MES yang akan membangun desa percontohan berdasarkan nilai-nilai syariah yang universal, Dadang mengatakan program tersebut akan ditinjau ulang. Sebab, program tersebut mendapat penolakan karena dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Bali yang bebasis pariwisata budaya.
"Akan dilakukan kajian yang komprehensif tentang desa percontohan tersebut supaya programnya benar-benar dapat diimplementasikan dan tidak menimbulkan permasalahan," kata Dadang.
Adapun secara teknis, urai Dadang, pelaksanaan pembangunannya akan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian sosial yang sama. Selain aspek ekonomi, pembangunannya juga akan berfokus pada aspek kesehatan dan kebersihan desa. "Dunia pendidikan juga akan menjadi perhatian kami," katanya. n ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
