REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat tak kurang dari 7.700 koperasi yang telah terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 koperasi mulai mengalami kemunduran dari berbagai aspek.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Syamsu Alam Ibrahim mengatakan, sebanyak 2.000 ko perasi yang mulai nonaktif memang telah lama di pantau. Koperasi-koperasi itu teramat minim dalam menjalankan aktivitas simpan pinjam yang biasa dilakukan koperasi pada umumnya. Kenyataan ini membuat ribuan koperasi itu mengalami penurunan kinerja.
"Kita terus bantu mereka untuk lebih aktif. Tapi, kalau merekanya yang susah, ya paling kita `binasakan'," ujar Syamsu, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10).
Syamsu menjelaskan, sejauh ini Dinas Koperasi dan UMKM di tiap kabupaten/kota telah melakukan rapat koordinasi untuk menonaktifkan koperasi. Seluruh elemen yang tergabung untuk menggerakkan koperasi ikut berkoordinasi dengan dinas terkait.
Tentu, tujuannya agar 2.000 koperasi di Sulsel tak mati begitu saja. "Mudah-mudahan kami bisa pertahankan lebih banyak. Karena, sayang kalau koperasi non aktif. Apalagi yang berada di daerah-daerah," kata Syamsu.
Selain koperasi, UMKM juga menjadi fokus Pemprov Sulsel. Syamsu mengatakan, instansi pimpinannya terus mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku UMKM. Terlebih bagi mereka yang berada di daerah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Syamsu menerangkan, sampai 2015, tercatat sebanyak 91.400 pelaku UKM berada di Sulsel.
Kebanyakan dari mereka merupakan pelaku usaha yang memanfaatkan potensi daerah untuk diolah men jadi barang jadi maupun setengah jadi.
"Kan kita kaya akan kopi, jagung, dan tanaman lain untuk dijadikan produk. Ada juga kerajinan seperti kain-kain," kata Syamsu. Bahkan untuk memperbanyak kuantitas UMKM, Pem prov Sulsel kerap memberikan pelatihan bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja karena permasalahan pendidikan.
Sejak dua tahun lalu, Pemprov Sulsel mampu mencetak sekitar 1.900 UKM. Mereka diberikan diberi kan modal serta pelatihan berjenjang, seperti cara mem pro duksi hingga memasarkan produk secara online.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pelatihan koperasi di daerah. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing badan usaha itu menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Seperti dilansir kantor berita Antara, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan anggaran diperuntukkan agar pelaku koperasi memiliki keterampilan dan kecakapan guna mengha dapi MEA Januari 2016. rep: Debbie Sutrisno ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
