JAKARTA -- Nuklir disebut-sebut sebagai sumber energi prioritas yang tengah dikembangkan secara serius oleh pemerintah dalam waktu dekat. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam wawancara khusus dengan Republika, pekan lalu.
"Nuklir itu jangan jadi pilihan terakhir, tapi ia visible dikembangkan," katanya. Pada zaman terbuka saat ini, kata dia, di mana teknologi semakin maju di tengah persediaan bahan bakar fosil yang menipis, pengembangan nuklir menjadi mutlak. Terlebih, saat ini pengembangan nuklir sudah memasuki generasi ketiga di mana tingkat keamanannya telah tinggi dengan zero waste.
Mendampingi menteri, Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana menjelaskan secara lebih terperinci. Dikatakannya, bukan saatnya lagi tabu membicarakan nuklir, atau begitu saja menuding nuklir identik dengan bom. Sebab, dengan teknologi yang berkembang, nuklir sama sekali tidak berbahaya bahkan menghasilkan energi listrik yang jauh lebih besar.
"Kita ada yang namanya international atomic energi agency, itu yang mengatur masalah persyaratan dan apa saja yang diperlukan suatu negara pada saat ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)," kata dia. Di dalam ketentuannya yang berjumlah 19 persyaratan, Indonesia telah memenuhi semuanya, kecuali dua, yakni pernyataan dari pimpinan tertinggi untuk menyatakan "Go Nuklir" yang sebenarnya sudah sempat digaungkan oleh Presiden Sukarno dulu. Serta, persyaratan kedua, yakni sosialisasi kepada masyarakat.
Dikatakannya, setiap ada rencana pembangunan atau pengembangan teknologi baru, tantangan terbesar dan yang paling utama, yakni ancaman resistensi dari masyarakat. Makanya, ia mengimbau agar masyarakat tak lantas mengidentikkan nuklir dengan bom atau pengundang bencana. "Sebab dengan seperangkat teknologi, potensi tersebut bisa tercegah," ujar Rida Mulyana.
Pemerintah dan BATAN, kata dia, menargetkan membangun satu PLTN dalam jangka waktu delapan hingga sepuluh tahun. "Satu unit kapasitasnya 1 hingga 1,4 gigawatt atau sekitar seribu megawatt," katanya. Adapun lokasi pembangkit berada di Bangka Belitung dan Muria.
Sudirman menambahkan, energi baru terbarukan akan jadi fokus pemerintah selain nuklir. "Dalam empat hingga lima tahun ke depan, kita akan lebih mengorganisasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang selama ini dikembangkan secara desentralisasi. Pada 2016, rencananya budget untuk EBT akan dinaikkan lima kali lipat," kata Sudirman.
Disebutkannya, fosil akan menjadi sejarah. "Makanya, jika saat ini tidak fokus membangun EBT, akan habislah negara sebab tak punya kedaulatan di bidang tersebut," tuturnya.
Biofuel, kata dia, merupakan EBT yang jadi fokus sekaligus sudah terasa dampaknya karena impor menurun dan devisa lebih hemat. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan sejumlah perusahaan otomotif, penggunaan biofuel sama sekali tak mengganggu kualitas kinerja kendaraan bermotor.
Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan konsep "Hutan Energi" di mana tersedia lahan seluas 59 juta hektare yang akan ditanami tumbuhan penghasil energi. "Konsepnya tumpang sari di atas lahan telantar," katanya.
Ia mengemukakan, sejumlah pemerintah daerah seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua telah siap bekerja sama menyiapkan lahan tersebut.
Pengembangan EBT berikutnya, yakni bidang mono dan mikrohidro. Sudirman berencana mengatur ketentuan tarif baru agar pengusaha kecil, pesantren, dan institusi lokal bisa membangun pembangkit secara mandiri.
Untuk pengembangan solar cell, lanjut dia, presiden telah sepakat untuk memasangnya di atap Istana Presiden dan juga DPR. "Kita mulai dari kantor pemerintah dulu, kerja sama juga dengan pemda," tuturnya. EBT selanjutnya, yakni geotermal yang akan dikembangkan dalam skala besar, pengembangan energi angin serta arus laut. rep: Sonia Fitri ed: Irwan Kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
