BANDUNG -- PT Perusahaan Gas (Persero) Tbk (PGN) siap memperluas infrastruktur gas bumi untuk mendukung percepatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor transportasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi di sektor transportasi yang semakin membebani APBN.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara PGN Irwan Andri Atmanto dalam workshop "Kesiapan Industri Automotif Nasional dalam Mendukung Program Konversi BBM ke BBG" yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri di Bandung, Ahad (24/8).
Irwan mengatakan, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan PGN menjadi lokomotif program konversi ke BBG pada 2012, PGN terus membangun fasilitas pengisian bahan bakar gas, baik melalui SPBG maupun Mobile Refueling Unit (MRU).
Saat ini, kata dia, PGN telah melayani 14 SPBG, mengoperasikan sendiri satu SPBG di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, serta tiga fasilitas MRU di wilayah DKI Jakarta. "Tahun ini, kami akan membangun 16 SPBG dan MRU di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun pengguna BBG belum banyak, PGN berani mengambil risiko membangun infrastruktur karena program konversi ke BBG ini harus berhasil," kata Irwan.
Namun, dia meminta, upaya tersebut juga harus didukung oleh peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan BBG. Untuk itu, partisipasi dan dukungan dari semua pihak baik pelaku usaha automotif, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai konsumen untuk memulai menggunakan BBG mutlak dibutuhkan.
"Sinergi yang melibatkan seluruh stakeholder akan menjadi kunci bagi terwujudnya konversi ke gas bumi. PGN dan pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM melalui penggunaan BBG secara lebih optimal," tambah Irwan.
Dalam kesempatan yang sama, menanggapi adanya tuntutan konversi ke BBG di sektor transportasi ini, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Noegardjito mengatakan, industri automotif akan menyambut baik jika pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada produsen mobil agar memproduksi kendaraan berbahan bakar ganda.
"Secara teknis, ATPM siap melakukan kewajiban memproduksi kendaraan berbahan bakar ganda sesuai peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penunjang kendaraan BBG, seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), harus disiapkan," ujarnya.
Noegardjito menambahkan, pelaku usaha automotif memiliki keprihatinan yang sama terkait makin besarnya beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, setiap usaha yang akan dilakukan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh industri automotif.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan, pemerintah terus berusaha untuk mempercepat program konversi BBM ke BBG. Langkah yang dilakukan adalah memperluas pembangunan SPBG dan mewajibkan penggunaan converter kit bagi kendaraan bermotor, sehingga pengguna BBG terus meningkat.
Direktur Alat Angkut Darat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Suryono mengatakan, harus disediakan SPBG dalam jumlah yang besar agar program konversi ke BBG berhasil. rep:eh ismail ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
