JAKARTA -- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merasa kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan palsu, kosmetik berbahaya, dan makanan berbahaya. BPOM kini menggandeng aparat kepolisian guna memberikan kekuatan bagi balai POM yang berada di wilayah-wilayah dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
"Mudah-mudahan Kepala Balai mendapatkan kekuatan, semangat yang lebih untuk melaksanakan tugas kami dalam melakukan perlindungan, melindungi masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan," ujar Kepala Badan POM Penny Lukito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/10).
Penny melanjutkan, kesepakatan tersebut dilakukan guna dapat menindaklanjuti dengan cepat bentuk kejahatan menyangkut obat dan makanan berbahaya. Sebab, baik obat, kosmetik, maupun makanan tersebut berpengaruh besar terhadap tubuh manusia sehingga disebut kejahatan kemanusiaan.
Karena itu, lanjutnya, kerja sama ini merupakan langkah penting guna memperkuat kewenangan BPOM dengan dukungan Polri untuk melakukan penegakan hukum.
"Apabila mendapatkan pelanggaran, kami bisa melakukan penindakan hukum, baik sanksi administrasi atau sanksi pidana. Di mana dibutuhkan adanya dukungan dari Polri untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan taktis dan teknis yang kami butuhkan," katanya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh kapolda untuk meningkatkan sinergitas dalam menindaklanjuti pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya.
"Saya sampaikan kepada seluruh kapolda dan jajaran untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, membuat satgas gabungan dengan jaringan POM yang ada di wilayah dalam rangka menegakkan pengawasan obat dan makanan, termasuk pencegahan dan penindakan dengan jaringan obat dan makanan palsu," ujar Tito di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (26/10).
Tito berujar agar sinergitas satuan tugas (satgas) gabungan ini dapat mengulangi keresahan masyarakat akibat menyebar luasnya makanan maupun obat-obatan yang berbahaya ini. Dengan begitu, ia berharap kehadiran satgas dapat memberikan jawaban bagi terlindunginya masyarakat dari obat dan makanan berbahaya tersebut.
"Diharapkan kerja samanya makin erat, jangan bekerja sendiri-sendiri. Dengan adanya kerja sama ini, hal-hal atau lubang-lubang yang kosong dapat kita penuhi bersama. Seperti ada operasi makanan kedaluwarsa dan lain-lain," kata Tito menjelaskan.
Tito juga berujar arahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat telegram kepada seluruh jajaran polda, polres, dan polsek. Dengan begitu, bila ada informasi dari masyarakat,a dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
"Agar informasi-informasi masyarakat ini dapat ditampung, diterima, dan ditindaklanjuti juga diinformasikan ke BPOM. Jadi, saya juga ingatkan kepada masyarakat untuk lebih tenang. Kita akan bekerja lebih baik untuk masyarakat karena jaringan-jaringan obat palsu, makanan-makanan berbahaya, kita akan kejar," paparnya. rep: Mabruroh, ed: Hafidz Muftisany
Ikuti Whatsapp Channel Republika
