Jumat 24 Jun 2016 15:00 WIB

Penjagaan di Natuna Ditingkatkan

Red:
Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6).
Foto: Antara/Setpres-Krishadiyanto
Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6).

JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Hal tersebut disampaikan Presiden seusai melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6).

Kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden meminta TNI memperkuat pengamanan di Laut Natuna. "Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya," kata Jokowi, seperti dituturkan Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana.

Selain itu, Presiden juga meminta pengembangan ekonomi di wiyalah Kepulauan Natuna dan sekitarnya. Terutama, perikanan, minyak, dan gas.

"Perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan dan menjadikan prioritas," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat konferensi pers hasil rapat terbatas (ratas) di KRI Imam Bonjol saat berlayar di Laut Cina Selatan.

Retno juga mengatakan, kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara.

Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar, wilayah darat dan juga lautnya besar, serta dua pertiga dari wilayah republik ini terdiri atas air atau laut.

"Sejak awal, pemerintahan Presiden Jokowi (fokus) pada perkembangan wilayah terluar dan kali ini, perhatian presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar di Indonesia," kata Retno.

Retno mengungkapkan, dalam ratas yang diadakan di tengah laut, Presiden sudah mendengarkan paparan dari semua menteri dan menyampaikan beberapa pesan atau arahan. Yakni, pengembangan perikanan dan migas di Natuna.

"Dari Pak Menteri ESDM (Sudirman Said) diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna, terdapat sekitar 16 blok untuk migas, (yaitu) lima blok sudah berproduksi dan 11 sedang bereksploitasi," katanya.

Presiden bersama jajaran menterinya mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (23/6), pada pukul 10.10 WIB. Presiden dan rombongan disambut oleh Plt Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Presiden memimpin rapat terbatas tentang pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna sebagai salah satu beranda terdepan di Indonesia dan kawasan strategis nasional. Wilayah Kepulauan Natuna menjadi strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

Presiden mengadakan rapat terbatas di Kepulauan Natuna karena ingin melihat langsung kondisi di Kepulauan Natuna. Sehingga, rencana pengembangan yang akan ditempuh akan menjadi lebih terarah, jelas, dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Terkait rapat yang digelar di atas kapal perang KRI Imam Bonjol, Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah ingin mengirim sinyal kuat bahwa kedaulatan RI tak bisa diganggu gugat. KRI Natuna sendiri adalah kapal perang yang pekan lalu menembak kapal nelayan Cina yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun begitu, Luhut membantah kehadiran Presiden di Natuna sebagai bentuk unjuk kekuatan RI pada Cina. "Nggak ada begitu. Kita tetap bersahabat dengan Cina," ujarnya.

 

Sumber migas

Perairan Natuna di Kepulauan Riau rupanya menyimpan sumber daya alam yang berlimpah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, ada 16 blok migas tersebar di perairan yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan tersebut.

"Sebanyak lima blok sudah menjalankan produksinya, sementara 11 lainnya sedang dalam tahap eksplorasi," kata Sudirman yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kamis (23/6).

Kendati kaya migas, Kabupaten Natuna nyatanya masih menghadapi krisis listrik. Untuk mengatasinya, pemerintah akan menyediakan pasokan gas ke Pulau Pemping demi menyediakan pasokan listrik sekitar 50 MW.   rep: Halimatus Sa'diyah/antara, ed: Muhammad Hafil

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement