JAKARTA -- Keinginan DPR untuk mengegolkan rencana proyek gedung baru masih tampak. Saat rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9), DPR masih menyelipkan promosi tujuh proyek besar tersebut.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR memaparkan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI periode 2015-2019 di rapat itu. Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusumah membacakan dokumen renstra yang ternyata memuat pula rencana proyek gedung baru DPR. Meski tak memerinci soal besaran dana, Dimyati menjelaskan di hadapan sidang, urgensi proyek tersebut khususnya demi menunjang fungsi kedewanan.
Proyek ini belakangan hangat dibicarakan publik. Proyek dengan anggaran senilai Rp 2,7 triliun itu akan mencakup pendirian tujuh bangunan. Yakni, penataan rumah hunian anggota dewan, alun-alun demokrasi, jalan akses tamu, museum dan perpustakaan DPR, pusat kajian legislasi, serta visitors centre.
Hanya, pembacaan renstra ternyata menguak sebuah perencanaan proyek baru. Yakni, wacana DPR tentang kebutuhan sebuah klinik dengan kapasitas 10 ribu orang. Jumlah itu berasal dari total anggota legislatif beserta keluarga masing-masing. Selain itu, disertakan pula pegawai Setjen DPR dan keluarga. Kemudian, staf ahli dan tenaga administrasi.
"Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis, dan paramedis, antara lain, fasilitas instalasi gawat darurat (IGD), rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dan dokter spesialis," jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kemarin.
BURT mengharapkan fasilitas itu memenuhi standar pelayanan dan administrasi medis. Hanya saja, belum ada persetujuan dari pemerintah selaku pelaksana proyek bangunan negara.
Ditemui seusai sidang, anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengatakan, renstra tersebut hingga kini baru dibahas pada tataran BURT, belum sampai dibicarakan di tingkat fraksi. Politikus PDIP itu berdalih, nantinya proposal proyek gedung baru DPR sekaligus klinik akan dikaji lebih lanjut. Realisasi proyek ini secara keseluruhan bergantung pada dinamika mendatang. Misalnya, sebut Arif, pengaruh dari opini publik terhadap proyek ini dan ketersediaan anggaran negara.
"Jadi, tidak mesti renstra itu kemudian harus bisa dilaksanakan," ujarnya. "Nanti tentu bahan-bahan ini (renstra) akan (dibahas) dalam rapat fraksi," sambung dia.
Merujuk pada Surat Menkeu Nomor S-842/MK 02/2014, disebutkan, "Penundaan atau moratorium pembangunan gedung pemerintahan berlaku untuk pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang akan dibangun mulai tahun 2015". Moratorium tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga.
Surat itu dibuat untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada sidang kabinet 3 Desember 2014 dan berlaku di luar pembangunan gedung pelayanan umum, seperti rumah sakit dan sekolah.
Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengaku akan mengkaji ulang pembangunan proyek tersebut. Dia bahkan setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali proyek pembangunan tujuh gedung DPR. Menurutnya, proses pembangunan proyek tersebut masih panjang.
"Proses masih panjang, yang penting penilaian meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kinerja dewan," katanya, beberapa waktu lalu. Menurutnya, DPR akan mengkaji kembali proyek tersebut, khususnya terkait dengan situasi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan.
Pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris, menyayangkan sikap DPR. Menurut dia, DPR tidak sepantasnya memikirkan penambahan fasilitas di tengah kondisi perekonomian kini yang sulit. "DPR nggak sensitif. Mestinya sensitif terhadap situasi kita yang belum memungkinkan untuk pembangunan tujuh proyek itu," ujar Syamsudin Haris, saat dihubungi, kemarin.
Syamsudin menjelaskan, DPR sedang menegaskan kembali kepada pemerintah bahwa proyek senilai Rp 2,7 triliun itu pantang mundur. Padahal, semangat ini bertolak belakang dengan kinerja lembaga perwakilan rakyat itu. "Kinerjanya masih belum kelihatan," ujarnya. n c14 ed: a syalaby ichsan