JAKARTA — Istana belum mendapatkan pengganti Luhut Binsar Pandjaitan sebagai kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga baru itu masih dirangkap oleh Luhut yang juga menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui banyak masukan yang datang pada Presiden Joko Widodo terkait calon pengganti Luhut. "Usulan sudah banyak, tapi sampai sekarang Presiden belum buat keputusan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8). Pratikno juga membantah sejumlah nama yang diisukan akan menjadi kepala KSP, seperti Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan ekonom Mohamad Ichsan.
Dua nama itu disebut-sebut sebagai pengganti Luhut. FX Hadi Rudyatmo dikenal dekat dengan Jokowi saat masih di Solo. Rudi, sapaan akrabnya, merupakan wakil wali kota saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo.
Sementara itu, Mohamad Ikhsan merupakan staf khusus wakil presiden bidang ekonomi. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sempat menduduki komisaris independen PT PLN pada 2002-2004, komisaris independen Bakrie and Brothers pada 2006, dan komisaris PT Danareksa pada 2007.
Terlepas dari siapa sosok pengganti Luhut, dia memastikan bahwa keberadaan lembaga itu akan tetap dipertahankan. Sejauh ini, menurut Pratikno, KSP akan tetap berada dan bertanggung jawab pada Presiden langsung. Lembaga itu sejajar dengan Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"KSP memang dirancang awalnya begitu, itu di bawah presiden. Kan yang berada di dalam perpres bukan hanya setneg dan setkab, melainkan juga KSP, Bappenas, dan BPKP," ucap mantan rektor UGM tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi sebelumnya mengungkapkan, ada seratusan lembaga nonstruktural yang sedang dievaluasi. Lembaga tersebut akan dilebur, dilikuidasi, atau dipertahankan. Hingga akhir bulan, tahapan evaluasi 22 lembaga akan diselesaikan.
Salah satu lembaga yang dievaluasi adalah KSP. Yuddy menjelaskan, lembaga itu memiliki peran strategis. Hanya, pihaknya masih mengkaji apakah kedudukan KSP pas di bawah presiden atau tidak. Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki pun sempat mengungkapkan bahwa KSP akan dilebur dengan sekretariat kabinet.
Selain KSP, pemerintah akan mengevaluasi beberapa lembaga, seperti Komnas Perempuan, Komisi Penanggulangan AIDS, dan Badan Benih Nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) Yohana Yambise mengungkapkan, kementeriannya masih membutuhkan keberadaan Komnas Perempuan.
Menurutnya, Komnas Perempuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Namun, Yohana mengungkapkan, program dari Komnas Perempuan sering berjalan macet karena suplai dana terhadap Komnas Perempuan sedikit. Yohana mengakui, Komnas Perempuan pernah datang ke kementeriannya dengan membawa peraturan presiden. Komnas Perempuan saat itu juga memintanya melihat proses internal kelembagaannya.
"Komnas Perempuan adalah mitra kerja kami dalam menangani masalah perempuan," kata Yohana kepada Republika, Kamis (27/8). Jika Komnas Perempuan dievaluasi atau dilebur pemerintah, Yohana berpesan untuk melihat dan mengkaji kembali tentang keberadaannya. Apalagi, mereka bekerja dengan dana yang sedikit. Kalau memungkinkan, Yohana ingin dana mereka dinaikkan sehingga pengentasan masalah perempuan di Kementerian PP dan PA dapat terbantu oleh Komnas Perempuan.
Ia berharap ke depannya Komnas Perempuan tetap ada. Kementerian PP dan PA masih ingin bekerja sama dengan komisi tersebut agar program pengentasan masalah perempuan bisa optimal. Selain itu, pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan bisa tercapai sesegera mungkin.
"Kalau dilebur pemerintah, ya itu harus dikaji dulu. Kalau bisa naikkan dana mereka. Adanya Komnas Perempuan membuat kerja kami optimal."
n C02 ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
