JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (Appaksi) Sjahrial Ong mengatakan, pemerintah harus melakukan tata kelola impor dengan bijak. Karena, pembebasan impor dapat memperlemah pelaku usaha di dalam negeri dan justru asing menjadi semakin leluasa masuk ke Indonesia.
"Indonesia udah puluhan tahun membangun, tapi gak ada program yang jelas antar pemerintah dan pengusaha sehingga memberikan peluang bagi asing untuk masuk terus," ujar Sjahrial kepada Republika, Rabu (1/7).
Sjahrial mengakui, memang beberapa sektor masih perlu kerja sama dengan asing karena ketidakmampuan sumber daya permodalan maupun teknologi di dalam negeri. Namun, kerja sama tersebut juga perlu tata kelola. Artinya, pemerintah tidak perlu melonggarkan kerja sama dengan asing di sektor-sektor yang sudah bisa disediakan di dalam negeri.
"Selama ini, regulasi di dalam negeri kurang kuat, aturan kerja sama masih belum jelas karena masih banyak kendala birokrasi sehingga membuat kita lemah dan maju mundur," kata Sjahrial.
Sjahrial mengatakan, penggunaan alat berat untuk konstruksi sampai saat ini masih sulit terdata karena belum ada pendaftaran, seperti halnya kendaraan bermotor. Dengan demikian, Appaksi sulit untuk mendata kebutuhan jumlah alat berat bagi proyek pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, sebagian besar alat-alat khusus masih di impor dari Cina. Sementara, alat berat yang sudah diproduksi di Indonesia jumlahnya masih sedikit, misalnya, buldoser. Sjahrial mengatakan, ke depan pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat peraturan mengenai registrasi alat berat sehingga kebutuhan dan jumlahnya dapat terdeteksi. Selain itu, dengan data yang valid maka dapat memberikan kesempatan bagi industri alat berat dalam negeri untuk berkontribusi dalam pembangunan. ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
