Jumat , 19 June 2015, 14:00 WIB

MK Tolak Permohonan Tambahan Batas Usia Nikah

Red:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA--Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Putusan dibacakan pada Kamis (18/6) yang dipimpin oleh ketua majelis hakim konstitusi, Arief Hidayat. "Menolak seluruh gugatan pemohon seluruhnya," kata Arief, Kamis (18/6).

Tidak semua dari delapan hakim MK sepakat menolak gugatan yang dimohonkan oleh YKP. Salah satu hakim, Maria Farida Indrati, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait batas usia menikah. Farida menilai, UU yang mengatur batas usia menikah bagi perempuan sudah seharusnya direvisi. "Situasinya sudah berbeda, undang-undang itu berumur 41 tahun dan butuh evaluasi," kata Farida.

Farida menjelaskan, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sudah sangat berbeda dengan situasi ketika Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dan disahkan. Ia menilai, ketentuan batas usia minimal perkawinan perempuan umur 16 tahun dinilai sudah tidak relevan. Bahkan, kata dia, beberapa undang-undang lainnya telah memberikan batasan yang lebih modern dengan penetapan usia anak-anak, yaitu 18 tahun. "Ini sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini," ujar Farida.

Pernikahan pada usia anak, kata Farida, sama dengan memasukkan perempuan dalam risiko kekerasan fisik dan seksual yang tak jarang berujung pada perceraian. Menurut Farida, secara biologis, perempuan pada usia tersebut juga belum memiliki kematangan organ reproduksi yang kuat untuk menjalankan proses kehamilan dan melahirkan. "Batas usia 16 tahun justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak anak," tutup Farida.

Ketua Dewan Pengurus Harian YKP Zumrotin K Susilo sebelumnya pernah menerangkan alasan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 UU Perkawinan. Menurut Zumrotin, pernikahan yang dilakukan pada usia anak tidak hanya berdampak buruk dari sisi kesehatan dan psikologis. Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, khususnya terhadap anak perempuan.
 
Zumrotin menilai, anak perempuan berusian 16 tahun ke bawah merupakan anak usia sekolah. Mereka selaiknya harus menikmati masa bermain dan belajar sebagai anak. Jika dipaksakan menikah, apalagi hamil setelah itu, hak asasi anak otomatis terampas. "Perempuan yang dinikahkan pada usia anak-anak itu kekerasan. Menikahkan anak usia 16 tahun ke bawah itu KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)."  c20 ed: Andri Saubani