JAKARTA — Indonesia disebut akan memperkuat pertahanan militer di wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut akan disertakan dalam penambahan anggaran militer yang ditargetkan mencapai 20 miliar dolar AS per tahun.
Hal tersebut dinyatakan mantan penasihat tim transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Luhut Panjaitan, dalam diskusi yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, pekan lalu. Diskusi itu membahas kebijakan luar negeri Presiden Jokowi dan implikasinya terhadap Amerika Serikat (AS).
Dikutip Reuters, Luhut menegaskan, rencana penambahan anggaran pertahanan hingga mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 250 triliun per tahun pada 2019. Penambahan anggaran itu untuk melindungi kedaulatan Indonesia, termasuk di area Laut Cina Selatan yang berpotensi diklaim RRC.
Luhut mengatakan, Indonesia tak berencana menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Kendati demikian, ia menilai penting adanya penguatan militer Indonesia untuk melindungi kepentingan Indonesia di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, yang masuk wilayah Laut Cina Selatan dan kaya akan sumber daya alam. Pada April 2014 lalu, RRC sempat memasukkan sebagian wilayah Natuna dalam peta wilayah mereka.
Luhut juga menyinggung bahwa Indonesia dan perusahaan minyak AS, Chevron, tengah melakukan eksplorasi di perairan Natuna. "Itu tanda buat Cina bahwa mereka tak boleh main-main di wilayah itu, karena ada kepentingan AS," kata Luhut. Ia mengatakan, dengan penambahan kekuatan militer, Indonesia akan memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di Asia.
Belakangan, konflik di Laut Cina Selatan kembali memanas terkait sengketa wilayah antara RRC dan Vietnam. RRC mengklaim 90 persen wilayah perairan yang meliputi sejumlah blok minyak dan gas tersebut. Negara-negara lain yang juga keberatan dengan klaim wilayah RRC adalah Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan.
Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya mengungkapkan, Indonesia tidak secara langsung bersinggungan dengan kepentingan Cina di Laut Cina Selatan. Dubes Tiongkok telah memastikan Tiongkok tidak memiliki klaim teritorial dengan Indonesia," ujar Fuad.
Jika terjadi perang atau konflik antara salah satu negara Asean dan Tiongkok, Indonesia juga tak memiliki kewajiban membantu negara ASEAN tersebut karena tak terikat pakta pertahanan. Meski begitu, sebagai negara terbesar dan dipandang di Asia Tenggara, lanjut Fuad, Indonesia memiliki kewajiban untuk merekatkan para negara yang berkonflik.
Terkait rencana penambahan anggaran, kata dia, hal itu bisa mempercepat terwujudnya renstra (rencana strategis) pemenuhan minimum essential force (MEF) TNI. Jika sebelumnya MEF ditargetkan bisa selesai pada 2024, dengan adanya penambahan anggaran pertahanan MEF dapat terpenuhi pada 2017 atau 2019.
Menurutnya, Indonesia juga berpeluang besar memiliki kekuatan militer yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Dengan penduduk terbanyak keempat sedunia, ia menilai sudah sewajarnya Indonesia memiliki kekuatan militer yang kuat dan bisa bersaing.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi menegaskan, Indonesia tidak langsung terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan. Namun untuk masa sekarang, konflik di wilayah itu merupakan salah satu kawasan yang tengah panas, khususnya menyangkut keamanan regional.
Ia menyatakan dukungan atas rencana penambahan anggaran. Menurutnya, dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah dan proyeksi pertumbuhan ekonomi saat ini, hal tersebut bisa dicapai tiga atau empat tahun lagi. rep: reja irfa widodo ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
