SANGGAU - Lima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengunjungi Pos Perbatasan Lintas Batas (PPLB) Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Kedatangan pimpinan MPR untuk menyerap aspirasi masyarakat perbatasan.
Lima pimpinan MPR yang hadir, yakni Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, Mahyudin, dan E E Mangindaan. Rombongan datang dengan menggunakan empat helikopter milik TNI.
Kedatangan pimpinan MPR di PPLB Entikong disambut aksi unjuk rasa puluhan warga yang mengatasnamakan Dewan Adat Suku Dayak Entikong. Dalam untuk rasa tersebut, mereka menyampaikan tujuh poin memorandum. Isinya antara lain meminta dibangun pelabuhan darat untuk perdagangan, serta kepastian hukum kepabeanan menyangkut masalah ekspor-impor. "Jika memorandum tidak menjadi perhatian serius pemerintah pusat maka masyarakat perbatasan Entikong akan pindah kewarganegaraan, " kata Koordinator Aksi Nurbertus Pamungkas, Kamis (27/11).
Selain itu, lanjut Nurbertus, pihaknya meminta kepastian hukum masyarakat perbatasan dan menanti kepastian penanggung jawab pengelolaan PPLB Entikong. "Apakah oleh pusat dan daerah?" tanya Nurbertus.
Pengawas Dewan Adat Dayak Entikong, Budi menambahkan, warga menuntut kenaikan kuota bebas bea masuk barang dari Malaysia ke Indonesia. Saat ini, barang yang bebas bea masuk maksimal senilai 600 ringgit Malaysia, diharapkan naik menjadi 2000 ringgit Malaysia.
Menurut Budi, tidak adanya pos kepabeanan atau pelabuhan darat memicu maraknya penyelundupan barang dari Malaysia ke Indonesia. Terutama, kebutuhan sembilan bahan makanan pokok (sembako). Pasalnya, lanjut Budi, harga sembako di Malaysia lebih murah ketimbang harga sembako di Indonesia. Namun untuk belanja sembako ke Malaysia juga dibatasi.
Warga Entikong lainnya, Sakin mengungkapkan, betapa sulitnya masyarakat Entikong mendapatkan sembako akibat adanya larangan masuk sembako dari Malaysia. "Sembako dilarang dan dipersulit," ujar Sikin.
Sedangkan untuk mendapatkan sembako dari dalam negeri harus membeli ke ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Jarak antara Entikong ke Pontianak bisa mencapai 200 kilometer.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, perlu ada kerja sama seluruh instansi di perbatasan ini untuk memberikan pelayanan satu atap. Sehingga, pelayanan lalu lintas orang dan barang terintegrasi. "Saat ini banyak instansi di perbatasan ini, tapi berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Menurut Zulkifli, penyelesaian persoalan perdagangan seperti tuntutan warga perbatasan Entikong merupakan satu kesatuan dari pelayanan perbatasan. "Apabila nilai ekspornya sudah semakin besar maka ini harus dipikirkan. Mikirnya untuk 60 tahun mendatang," kata Zulkifli.
Ke depan, lanjut Zulkifli, harus dirancang pelabuhan darat yang modern dan tidak tradisional lagi. "Nanti kita akan rumuskan dan memberi rekomendasi ke pemerintah," katanya.
MPR, lanjut dia, akan mengambil tindakan dan melakukan rapat dengan instansi terkait. "Termasuk anggarannya kita akan rapat gabungan, di mana hambatannya? Di situ kita selesaikan," ujar Zulkifli. rep: muhammad fakhrudin ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
