NUSA DUA -- Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chairman Advisory Commission on Rakhine State yang juga mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan, Kamis (8/12). Keduanya bertemu di sela-sela perhelatan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Bali. Mereka membahas krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
"Kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi. Beliau (Annan) menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State," kata Presiden kepada wartawan seusai pertemuan.
Kepala Negara menyampaikan Indonesia akan mengirim bantuan logistik, khususnya makanan dan selimut, ke Myanmar. Sebab, berdasarkan komunikasi dengan Myanmar, jenis bantuan itu yang sangat dibutuhkan Muslim Rohingya saat ini. "Saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim," ujar Presiden.
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, Annan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas langkah-langkah dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Negara Bagian Rakhine. Annan juga menyambut baik usaha-usaha Indonesia lainnya yang bersifat konkret.
Salah satunya, dengan menemui langsung Pemerintah Myanmar dan menawarkan diri untuk membantu menuntaskan permasalahan yang ada. Retno menambahkan, selain jangka pendek, Indonesia juga mempersiapkan langkah jangka panjang untuk membantu Rohingya. Rencana tersebut sudah diinstruksikan langsung oleh Presiden.
"Langkah jangka panjang ini sudah kita bahas dengan State Counsellor of Myanmar Aung San Suu Kyi," kata Retno. Langkah jangka panjang tersebut adalah pemberian dan peningkatan kapasitas di bidang tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
"Program ini sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting," ujar Retno. Secara pribadi, dia mengaku telah berkomunikasi secara langsung dengan Annan yang baru menyampaikan laporan pemantauan lembaganya kepada Pemerintah Myanmar. Pada pertemuan itu, keprihatinan Pemerintah Indonesia atas persoalan Rohingya disampaikan.
Selain itu, menurut Retno, Indonesia juga memiliki harapan agar komunitas yang berada di Negara Bagian Rakhine, khususnya Muslim Rohingya, diproteksi dan dihormati hak-hak dasarnya secara setara dan inklusif. "Yang tidak kalah pentingnya kita siapkan diri untuk membantu," kata mantan duta besar Indonesia untuk Belanda ini.
Pertemuan Jokowi dan Annan hadir terjadi sehari selepas Retno menemui Suu Kyi di Naypyidaw, Selasa (6/12) malam. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini di Negara Bagian Rakhine. Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan harapannya agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk kepada minoritas Muslim.
"Masalah inklusifitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," ujarnya.
Bersiap masuk
Seiring lampu hijau yang diberikan Pemerintah Myanmar, lembaga kemanusiaan Indonesia mulai bergerak ke Rakhine. Salah satunya adalah Dompet Dhuafa. Corporate Secretary Dompet Dhuafa, Sabeth Abilawa, mengungkapkan tim Kemanusiaan Dompet Dhuafa akan coba bergerak ke Rakhine, Jumat (9/12) pagi. Tim membawa bantuan yang diperlukan masyarakat Rohingya.
"Logistik bantuan makanan untuk pengungsi anak dan wanita," kata Sabeth kepada Republika. Ia menerangkan, rencana itu telah mundur dari jadwal semula, yaitu pada Kamis (8/12). Setelah ada koordinasi yang dilakukan Dompet Dhuafa dengan Retno dan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi, disepakati bantuan akan bergerak hari ini.
Untuk mengurangi risiko keamanan, tim yang terdiri atas dua orang tersebut, akan didampingi staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Myanmar. Menurut rencana, tim akan berada di Rakhine sampai dengan Selasa pekan depan.
Salah satu anggota tim kemanusiaan Dompet Dhuafa, Yogi Achmad, mengatakan, pada Kamis (8/12), tim telah berkoordinasi dengan KBRI Myanmar terkait keberangakatan hari ini. Selain menyalurkan bantuan, tim akan melakukan assessment terkait kebutuhan lain para pengungsi.
Dubes RI di Myanmar Ito Sumardi menjelaskan, sesuai arahan Retno dan hasil kesepakatan dengan Suu Kyi, bantuan kemanusiaan akan dikoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi, donatur bisa ke Myanmar dan memberikan langsung ke sasaran.
Ito membenarkan, dia telah menunjuk staf KBRI berkewarganegaraan Myanmar yang bisa berbahasa Indonesia dan Myanmar, disertai dengan surat penugasan. "Jadi akan memudahkan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan," ujarnya.
Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia ini mengatakan, bukan hanya Dompet Dhuafa yang menyalurkan bantuan, melainkan juga sejumlah lembaga amal lainnya, seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat).
Sejak diberlakukannya zona operasi oleh militer Myanmar pada 9 Oktober 2016, sebanyak 86 Muslim Rohingya telah tewas, sedangkan puluhan ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh dan Cina.
Sementara di Sittwe, tim Sympathy of Solidarity (SOS) Rohingya ACT mencatat, sedikitnya ada 145.610 jiwa pengungsi. Mereka tersebar di 58 Internally Displaced Person (IDP) di Rakhine.
Pada awal bulan ini, tim SOS Rohingya ACT telah menyalurkan ratusan paket bantuan berupa nutrisi dan perlengkapan pendidikan. Tim juga menyalurkan 100 paket baju hangat dan 100 lembar selimut tebal.
Sementara itu, tim lembaga kemanusiaan PKPU telah menyalurkan bantuan ke dalam pusat pengungsian di Rakhine, Sabtu (26/11). Bantuan yang diberikan berupa beras, pakaian wanita, serta makanan bayi dan anak-anak. rep: Mutia Ramadhani, Halimatus Sa'diyah, Wahyu Suryana/antara, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
