YANGON -- Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan telah merampungkan hasil pemantauan di Negara Bagian Rakhine. Kemarin, Annan menemui State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi dan petinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing.
Dalam laporannya, Advisory Commission on Rakhine State mendesak militer Myanmar untuk bertindak dalam koridor hukum untuk menyelesaikan permasalahan di Rakhine.
"Saya mendesak militer Myanmar untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum," kata Annan seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (6/12).
Annan membenarkan, operasi keamanan terkadang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sebuah negara. Akan tetapi, warga sipil harus dilindungi setiap saat. Ia pun mengaku sangat prihatin dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine.
"Tidak ada trade-off antara keamanan dan kebebasan sipil," ujar Annan.
Advisory Commission on Rakhine State dibentuk sejak Agustus atas permintaan Suu Kyi. Tujuan komisi yang dibantu oleh Kofi Annan Foundation adalah untuk menghasilkan rekomendasi terkait kompleksitas masalah di Rakhine, terutama antara Buddha Myanmar dan Muslim Rohingya.
Advisory Commission on Rakhine State telah bertemu sejumlah petinggi politik dan komunitas serta warga di Rakhine sepanjang pekan lalu. Proses pengumpulan informasi pungkas pada Ahad lalu.
Proses diplomasi juga dijalankan oleh Indonesia. Kemarin pagi, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertolak ke Myanmar atas undangan Suu Kyi untuk membahas kondisi di Negara Bagian Rakhine. Pertemuan dilakukan pada Selasa (6/12) malam waktu setempat.
"Pertemuan ini merupakan rangkaian upaya intensif yang dilakukan diplomasi Indonesia, dalam membantu penyelesaian masalah di Rakhine. Ini upaya diplomasi kami," kata Retno.
Sebelumnya, Retno juga sudah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin mantan sekjen PBB Kofi Annan. "Mesin diplomasi Indonesia tidak pernah berhenti bekerja mencermati memburuknya situasi keamanan dan jatuhnya korban di Rakhine pascapenyerangan tanggal 9 Oktober 2016 lalu. Komunikasi intensif terus dilakukan dengan Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah di Rakhine," ujarnya.
Retno pun berharap pertemuan dengan Suu Kyi akan membawa perbaikan situasi kemanusian dan stabilitas bagi semua komunitas, khususnya komunitas Muslim di Rakhine. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari Kemenlu RI perihal hasil pertemuan Retno dan Suu Kyi.
Sejak meletus Oktober lalu, krisis Rohingya telah menelan 86 korban tewas. Sementara puluhan ribu lainnya, mengungsi ke negara jiran, Bangladesh.
Berdasarkan laporan terbaru International Organization of Migration, sebanyak 21 ribu Muslim Rohingya telah mengungsi dari Myanmar dan tiba di Cox's Bazar, sebuah wilayah di dekat perbatasan Bangladesh-Myanmar. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, mengingat operasi militer Myanmar masih berlanjut.
Hormati HAM
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di sela-sela Pertemuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin, menjelaskan sikap umat Islam Indonesia terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya. Menurut dia, Indonesia menghormati otoritas Myanmar.
"Tapi kita selalu mengingatkan, bukan cuma Myanmar melainkan semua bangsa, junjung tinggi, hormati, dan hargai hak asasi manusia," ujar Lukman seperti dilaporkan wartawan Republika Wahyu Suryana dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Ia menjelaskan, umat Islam di Indonesia terus memperhatikan perkembangan yang terjadi di Rakhine sejak kabar kekerasan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya mengemuka, November lalu. Pernyataan Lukman membuat para wartawan Malaysia yang turut hadir dalam kesempatan itu puas.
Sebab, Ahad lalu, PM Malaysia Najib Razak menyerukan agar Indonesia ikut menyikapi permasalahan yang menimpa Muslim Rohingya. Sementara tiga menteri agama lainnya, enggan membicarakan masalah tersebut. rep: Dyah Ratna Meta Novia Fira Nursya'bani, Puti Almas ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
