JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR M Ali Taher meminta pemerintah mempersiapkan bantuan logistik untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Ali menanggapi pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang menyebut bantuan logistik sudah habis (Republika edisi Rabu, 28/9).

"Harus selalu siap, termasuk urusan logistik," katanya di Jakarta, Rabu (28/9). Selain mengandalkan stok di internal Kemensos, menurut Ali, Kemensos juga dapat berkoordinasi dengan BNPB untuk menggunakan stok di lembaga tersebut.

"Bencana itu akibatnya macam-macam. Ada akibat sosial, ekologi, ekonomi. Masing-masing punya tugas dalam fungsinya. Sehingga dapat dikoordinasikan dengan lembaga terkait," katanya menjelaskan.

Terkait bantuan logistik, Direktur Jenderal Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, meskipun stok di tingkat pusat sudah habis, Kemensos masih memiliki stok di level daerah. Khususnya, di Dinas Sosial provinsi dan kabupaten atau kota.

"Itu masih dalam kendali Kemensos. Sehingga jika situasi darurat bisa digeser untuk distribusi ke daerah yang membutuhkan," ujar Harry kepada Republika di Jakarta, Rabu (28/9). Selain mengandalkan stok di tingkat daerah, Harry menjelaskan, Kemensos sedang mengupayakan pengadaan untuk menambah bantuan logistik.

Harry menyebut hingga saat ini, sebanyak 60 ribu paket bantuan logistik yang sudah didistribusikan kepada setiap penerima manfaat. Bantuan itu disalurkan melalui pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang daerahnya ditimpa bencana.

Adapun penambahan bantuan logistik direncanakan mencapai 85 ribu paket. Harry memastikan proses penambahan selesai secepatnya.

Lebih lanjut, Harry mengatakan, tingginya kebutuhan bantuan logistik bencana alam 2016, tak lepas dari banyaknya bencana alam yang terjadi sepanjang tahun ini. Bencana tersebut disebabkan pengaruh kondisi musim kemarau yang basah.

Kondisi ini membuat frekuensi bencana banjir dan tanah longsor meningkat selama April hingga September. "Sementara bulan depan, mulai memasuki musim hujan yang sebenarnya," ujar Harry.

Di Sukabumi, bantuan logistik untuk penanganan bencana alam mulai menipis. Bahkan, stok bantuan logistik, seperti beronjong atau alat penahan pergerakan tanah nihil.

Sementara di sisi lain, potensi bencana alam masih besar di tengah tingginya intensitas hujan. "Stok logistik yang masih tersedia berupa karung untuk menahan longsor," ujar Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Agung Citra kepada Republika.

Khusus stok bantuan logistik kebutuhan dasar, seperti makanan, masih mencukupi. Fenomena menipisnya stok bantuan logistik, menurut Agung, karena sebelumnya sudah habis terpakai untuk membantu warga yang terkena bencana.

Sebagai contoh, untuk tanah longsor yang terjadi di jalan provinsi perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Banten pada Ahad (25/9) lalu. Tepatnya, jalan di Kampung Cibareno, Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok yang menghubungkan Sukabumi dengan Desa Cikadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.

Opsi terakhir

Dalam kesempatan senada, Harry menjelaskan, apabila terjadi kondisi darurat disertai fakta pengadaan bantuan logistik belum selesai, Kemensos bisa menggunakan dana on call dari hibah dalam negeri. Jumlahnya mencapai Rp 4 triliun.

Dana tersebut berada di bawah kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kita akan koordinasi dengan BNPB sebagai koordinator kluster logistik untuk bisa menyediakan dana darurat," kata Harry.  

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, terdapat dana penanggulangan bencana sebesar Rp 4 triliun. Dana tersebut berada di Kementerian Keuangan.  

Perinciannya, sebanyak Rp 2,5 triliun untuk penanganan darurat dan sisanya untuk penanganan pascabencana. Dana tersebut, menurut Sutopo, sempat dikenai potongan sekitar Rp Rp 200 miliar.

"Kami belum mengetahui berapa sisanya, tetapi jika ada kebutuhan logistik yang kurang akan menggunakan dana tersebut," ujarnya. Terkait dana penanggulangan bencana, Kementerian Keuangan siap berkoordinasi dengan Kemensos.

Meskipun demikian, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengaku belum memperoleh laporan detail dari Kemensos. "Jadi belum bisa berikan keterangan yang perinci. Untuk penanganan masalah bencana dikoordinasikan dengan Kemensos dan BNPB. Kalau darurat bencana kami siap koordinasikan," katanya.     rep: Ali Mansur, Dian Erika Nugraheny, Riga Nurul Iman, Sapto Andika Candra, ed: Muhammad Iqbal

Ikuti Whatsapp Channel Republika