MEDAN -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, menteri-menteri yang dinilai memang tak turun ke masyarakat dan tak berkinerja baik akan di-reshuffle. Menurutnya, kocok ulang kabinet bisa terjadi kapan saja tergantung keinginan Presiden Joko Widodo.
Luhut mengatakan, saat ini Presiden bersama jajaran kabinetnya memang melakukan banyak hal untuk melakukan percepatan ekonomi dan pembangunan pemerataan. Hal ini kemudian menuntut para menteri untuk bisa meningkatkan etos kerja dan benar-benar turun ke masyarakat.
"Kalau kerjanya baik dan dirasa Presiden perlu, ya tidak di-reshuffle karena itu hak prerogatif presiden. Tapi ya, akan di-reshuffle-lah kalau tidak turun ke masyarakat," ujar Luhut di Universitas Sumatra Utara, Senin (25/7).
Luhut menegaskan tak tahu apa yang ada di benak Presiden. Begitu juga soal siapa dan kapan perombakan kabinet akan dilakukan. Namun, ia tak menyangkal bahwa Presiden hendak melakukan banyak perubahan dan perlu didukung oleh kabinet yang solid dan satu suara.
Ia juga mengatakan, menteri merupakan pelayan masyarakat. Jajaran menteri kemudian benar- benar harus memiliki etos kerja yang baik dan bisa menangkap apa yang diperlukan masyarakat.
Mencuatnya isu perombakan kabinet sudah santer terdengar belakangan. Luhut sebelumnya mengatakan, kocok ulang kabinet bisa saja dilakukan pada Juni atau selepas Lebaran 2016. Wacana tersebut menguat menyusul kian kerapnya para menteri dipanggil Presiden Jokowi sepekan belakangan.
Isu perombakan kabinet juga didorong beredarnya pesan edaran dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta para menteri tak meninggalkan Jakarta mulai 25-29 Juli. "Memang ada rencana pekan ini akan ada sidang kabinet paripurna. Presiden mengharapkan semua menteri untuk hadir," kata Pratikno di kantornya, kemarin.
Presiden memang rutin menggelar sidang kabinet paripurna setiap bulan. Biasanya, rapat yang dihadiri seluruh menteri dan pimpinan lembaga tersebut digelar tiap pekan pertama.
Karena merupakan agenda rutin, tak pernah ada imbauan sebelumnya agar menteri tak pergi ke luar kota selama satu pekan penuh. Sebab itulah, imbauan dari Presiden kali ini kemudian dipersepsikan banyak pihak sebagai sinyal bakal adanya perombakan kabinet jilid dua.
Ketika dikonfirmasi akan hal itu, Pratikno menyebut wajar ada imbauan menjelang sidang kabinet paripurna karena Presiden ingin semua menteri dapat hadir. "Menteri akan diajak ngobrol sama Presiden, ada target apa, masalahnya apa," ujar mantan rektor UGM tersebut.
Menurut Pratikno, dalam sidang kabinet paripurna nanti, Presiden akan membahas sejumlah isu strategis yang ada di tiap kementerian. Ia membantah bahwa sidang akan beragendakan evaluasi kinerja menteri.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, instruksi mengenai pelarangan menteri untuk meninggalkan Jakarta bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Apalagi, dikaitkan dengan adanya isu perombakan kabinet.
Menurut Puan, larangan tersebut dikeluarkan agar para menteri menyelesaikan tugasnya di Jakarta. Sebab, pada pekan ini akan digelar sidang kabinet paripurna. "Semua menteri diminta hadir. Dan, hal ini adalah hal biasa," kata Puan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, kemarin.
Puan mengatakan, Presiden sudah beberapa kali meminta agar menteri tetap berada di Jakarta. Ia menjawab dengan diplomatis ketika ditanya apakah larangan tersebut memang berkaitan dengan adanya rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. "Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Presiden," kata Puan.
Kepastian
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengiyakan ada komunikasi politik antara Presiden Joko Widodo dan para menteri serta partai politik. Namun, menurutnya, komunikasi yang terjalin tidak dalam konteks perombakan kabinet kerja.
Kendati demikian, Sudding berharap, jika Jokowi merencanakan untuk merombak kabinetnya, rencana tersebut bisa segera dilakukan. Menurutnya, keputusan harus segera diambil agar tidak menimbulkan kegaduhan. "Kita lihatlah, saya berharap ini tidak jadi wacana terus dan menimbulkan kegaduhan," ucap Sudding.
Menurut Sudding, wacana perombakan kabinet tersebut jika dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan kegalauan bagi para pembantu Presiden. Akibatnya, kata dia, efektivitas kerja menjadi terganggu.
Sedangkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, pergantian menteri hak prerogatif Presiden. "Itu hak Presiden, saran saya (ke Presiden Jokowi) itu hak presiden," ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga menegaskan, PAN selalu siap membantu pemerintah untuk kesejahteraan bangsa. PAN juga siap jika kadernya diminta menjadi salah satu menteri. "Bukan masalah siap tidak siap, tapi harus selalu siap," katanya.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku tidak pernah menyetorkan nama kader Golkar kepada Presiden Joko Widodo untuk dijadikan menteri. Novanto menegaskan, Golkar tidak mengharap balas budi setelah partainya berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi.
Namun, kata Setnov, Golkar tidak menolak apabila ada apresiasi dari Presiden. Meski mengaku tak mengharap imbalan dan menyetorkan nama kader, Novanto mengatakan, Golkar memiliki banyak kader yang dinilai mumpuni untuk duduk di kabinet. "Ada Pak Idrus Marham, Nusron Wahid, Airlangga Hartarto, Siswono, Cicip Syarif Sutardjo," ucap Novanto. rep: Intan Pratiwi, Satria Kartika Yudha, Dadang Kurnia, Lintar Satria, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
